BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Karyawan dan Pensiunan PT Pos Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Kota Bandung, Selasa (20/5/2025). Aksi ini menjadi sorotan publik lantaran para peserta unjuk rasa mengenakan pakaian serba hitam dengan syal oranye, serta sebagian lainnya mengenakan seragam berlogo BUMN sebagai simbol identitas mereka.
Para pengunjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap manajemen perusahaan milik negara tersebut. Di antara tuntutan utama adalah pembatalan kebijakan penghapusan Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), subsidi BPJS, dan sumbangan uang duka bagi pensiunan. Mereka juga menuntut agar PT Pos Indonesia segera membayarkan sejumlah hak yang tertunda, seperti jasa produksi tahun 2024, uang bensin, uang lembur, serta uang kawal.
Selain itu, massa menyatakan penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan sistem kemitraan yang dinilai merugikan pekerja. Mereka juga mendesak adanya transparansi penggunaan dana laba tahun 2024 yang tercatat mencapai Rp767,7 miliar.
Tak hanya itu, mereka menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap kinerja manajemen, serta meminta jaminan perlindungan terhadap hak-hak karyawan dan pensiunan. Aksi unjuk rasa ini berlangsung secara damai, meskipun massa menutup total Jalan Cilaki yang merupakan jalan satu arah di pusat Kota Bandung.
Rencananya, aksi ini akan digelar selama tiga hari, mulai 20 Mei hingga 22 Mei 2025.
Menanggapi aksi tersebut, VP Corporate Communications PT Pos Indonesia, Heri Nugrahanto, menyampaikan bahwa pihak manajemen telah menerima perwakilan dari karyawan dan pensiunan untuk melakukan mediasi. “Iya diterima,” ujar Heri saat dikonfirmasi.
Aksi ini menjadi penanda ketegangan antara manajemen dan para pekerja, sekaligus seruan agar PT Pos Indonesia memperhatikan kembali kesejahteraan karyawan aktif maupun pensiunan yang telah mengabdi bagi perusahaan.
