TASIKMALAYA, TINTAHIJAU.com — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dalam menata dan menertibkan aktivitas pertambangan di kawasan kaki Gunung Galunggung. Langkah ini dinilai sebagai jawaban atas keresahan masyarakat terkait dampak negatif yang ditimbulkan oleh tambang yang tidak sesuai aturan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. “Ini menjadi jawaban keresahan masyarakat. Kami mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Gubernur,” ujar Zen pada Selasa, 3 Juni 2025.
Meski pengawasan tambang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Tasikmalaya tetap aktif berperan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Zen, pendekatan yang mengedepankan pemahaman sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Kalau ditertibkan tanpa pemahaman, masyarakat bisa salah paham,” tambahnya.
Dukungan terhadap kebijakan Gubernur KDM juga datang dari Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat. Ia menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan yang melanggar aturan dan berdampak buruk pada lingkungan harus segera dihentikan. “Selama melanggar aturan, tentu harus dihentikan,” tegasnya.
Budi juga menyampaikan bahwa saat ini pengawasan terhadap tambang-tambang di kawasan Gunung Galunggung tengah berlangsung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pertambangan yang dinilai bermasalah.
Langkah kolaboratif antara Pemkab, DPRD, dan Pemprov ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di kawasan Gunung Galunggung.
