JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, melontarkan kritik tajam terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, khususnya terkait kesiapan dan kinerja petugas haji Indonesia di lapangan.
Dalam keterangannya di Mina, Makkah, Sabtu (7/6/2025), Adies menyoroti masih adanya petugas yang ditugaskan mendampingi jemaah haji meski belum pernah berhaji maupun umrah. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya proses seleksi dan pelatihan yang dilakukan pihak terkait.
“Masih ada petugas haji yang belum pernah berangkat haji, belum pernah umrah, berangkat tidak mengerti. Kalau pun belum mengerti, mestinya dibuatkan pelatihan, standar pelatihan yang jelas,” tegas Adies seperti dikutip dari laman resmi DPR RI.
Ia menegaskan bahwa petugas haji tidak boleh memandang tugas mereka sebagai kesempatan melaksanakan ibadah pribadi. Sebaliknya, mereka harus mengedepankan tanggung jawab dalam melayani dan mendampingi jemaah dengan profesionalisme tinggi.
Adies meminta agar Kementerian Agama (Kemenag) bersama otoritas terkait segera mempersiapkan pelatihan teknis dan mental sejak dini bagi calon petugas haji. Ia menyebut, waktu yang tersisa menjelang musim haji 2026 harus dimanfaatkan secara optimal.
Kritik Tajam untuk Kemenag
Selain menyoroti petugas, Adies juga menilai Kemenag gagal melakukan evaluasi dari penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut bahwa sejumlah persoalan berulang terjadi karena lemahnya antisipasi dan koordinasi.
“Kementerian Agama kurang antisipasi terhadap proses haji tahun 2025. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Menurut pantauannya di lapangan, masih ditemukan masalah seperti jemaah yang kelelahan karena harus berjalan jauh tanpa pendampingan saat lempar jumrah, jemaah yang diusir dari tempat istirahat pada malam hari, hingga keterlambatan distribusi konsumsi.
“Masalahnya memang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi sangat banyak,” jelasnya.
Adies juga menyinggung ketidakhadiran petugas di sejumlah titik yang mengalami kepadatan (crowd). Menurutnya, hal ini membahayakan keselamatan jemaah dan harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah.
Usulan Pembentukan Kementerian Haji
Melihat kompleksitas persoalan dalam penyelenggaraan haji, Adies mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Haji tersendiri yang khusus menangani seluruh proses ibadah haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah ke Tanah Air.
“Sekarang seperti berjalan sendiri-sendiri. Mulai dari keberangkatan, makan, pesawat, sampai lempar jumrah dan kembali ke Indonesia, semuanya harus ditangani secara khusus,” ujarnya.
Model ini, menurut Adies, bisa meniru sistem yang telah diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Ia menilai, struktur khusus akan memungkinkan koordinasi dan pelayanan yang lebih baik dan terarah.
Nyawa Jemaah Jangan Dipandang Statistik
Dalam pernyataannya, Adies juga mengingatkan pentingnya menghargai nyawa setiap jemaah haji. Ia menolak pandangan yang meremehkan angka kematian jemaah hanya karena secara persentase dianggap kecil.
“Jangan dihitung dari 221 ribu jemaah Indonesia, yang meninggal hanya 50, 100, atau 150. Jangan begitu. Satu nyawa saja sangat berharga. Rakyat Indonesia, satu nyawa pun berharga,” tandasnya.
Ia menekankan bahwa jemaah haji telah menempuh perjuangan besar untuk bisa beribadah di Tanah Suci. Negara dan para petugas, kata dia, berkewajiban memberikan pelayanan terbaik, penuh hormat, dan perlindungan maksimal.
“Mereka di sini ibaratnya berjuang juga, ini jihad mereka. Kita semua harus pastikan bahwa ibadah haji tahun depan harus lebih baik, lebih nyaman dari tahun ini dan sebelumnya. Itu komitmen kami bersama pemerintah,” tutup Adies.
