BANDUNG, TINTAHIJAU.COM- Seluruh perangkat daerah di lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat didorong untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI secara progresif.
Demikian diinstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman dalam acara Exit Meeting Pemantauan TLRHP Semester I Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/6/2025).
Herman menegaskan, langkah progresif diperlukan sebab pembangunan Jawa Barat menuju cita-cita menjadi provinsi yang istimewa terus dipacu waktu.
“Karena kita ini Jawa Barat, Provinsi istimewa, maka progres tindak lanjut ini harus segera diselesaikan sebab kita juga akan menghadapi pemeriksaan selanjutnya,” tegas Herman.
“Progres tindak lanjut akan kami laporkan langsung ke Pak Gubernur. Kalau progresnya lambat, kita bagi risiko secara fair,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Herman juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dari sekadar memenuhi syarat minimum menuju capaian hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“WTP itu minimum requirement. Maka kita harus berani progresif, akuntabel, dan memastikan pengelolaan anggaran berdampak pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jabar Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan bahwa BPK turut mendorong Pemdaprov Jabar mempercepat proses identifikasi dan pertanggungjawaban TLRHP BPK RI.
“Yang penting ada action plan yang jelas dan progres yang nyata,” ujar Eydu.
Ia menyoroti pula pentingnya perubahan pendekatan dalam tata kelola, termasuk memperhatikan aspek sosial seperti penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan.
“BPK tak hanya melihat angka, tapi juga output dan dampaknya ke masyarakat. Kita ingin Pemda Provinsi Jabar fokus pada hasil yang signifikan,” pungkas Eydu.
