BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Ratusan pekerja pariwisata dari berbagai daerah di Jawa Barat turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (22/7/2025). Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Demul), yang melarang kegiatan studi tour bagi siswa sekolah di wilayah Jabar.
Para demonstran memprotes dampak ekonomi dari kebijakan tersebut, terutama bagi pelaku usaha di sektor pariwisata seperti biro perjalanan, perusahaan otobus (PO), pemandu wisata, hingga tour leader yang selama ini menggantungkan pendapatan dari aktivitas studi tour pelajar.
Meski begitu, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Jawa Barat, Budijanto Ardiansjah, menegaskan bahwa secara institusi, Asita tidak terlibat dalam aksi tersebut. “Namun saya memonitor beberapa anggota kami ada yang ikut karena mereka mewakili kepentingan perusahaannya masing-masing,” ujar Budijanto.
Menurut Budijanto, kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi sebenarnya memiliki niat baik, yakni merespons keluhan orang tua terkait mahalnya biaya studi tour dan risiko keselamatan dalam pelaksanaannya. Ia menyebut sejumlah kasus kecelakaan dalam kegiatan serupa beberapa waktu lalu menimbulkan kekhawatiran publik.
Namun, ia menilai pelarangan secara langsung tanpa dialog dengan pelaku industri merupakan langkah yang tergesa-gesa. “Saya rasa ini hanya masalah kurang komunikasi. Harusnya ada ruang diskusi antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terdampak, khususnya pelaku usaha pariwisata,” ungkapnya.
Dampak paling besar dari kebijakan larangan ini dirasakan oleh PO bus dan biro perjalanan yang selama ini mengkhususkan diri melayani rombongan pelajar. “Ada PO yang mungkin hanya sekitar 10 sampai 20 persen pendapatannya dari segmen ini. Tapi untuk sebagian lainnya, khususnya yang menyasar segmen sekolah, ini tentu sangat terasa,” tambahnya.
Budijanto juga menyoroti bentuk demonstrasi yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat karena adanya pemblokiran jalan. Ia berharap ke depan aksi-aksi serupa dilakukan dengan lebih tertib dan tetap menjaga simpati publik.
Dirinya juga mendorong pelaku usaha untuk mulai mencari alternatif pasar agar tidak hanya bergantung pada segmen sekolah. “Mungkin saatnya untuk memikirkan pasar baru agar bisnis tetap berjalan,” pungkasnya.
Budijanto berharap ke depan Pemprov Jabar membuka ruang dialog agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak ekonomi luas. “Kalau hanya aksi sepihak dan kebijakan sepihak, tidak akan ada titik temu. Padahal semua ini adalah bagian dari masyarakat yang juga perlu didengar,” tandasnya.
