BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi membuka pos layanan pengaduan masyarakat di Gedung Sate, Bandung, mulai Senin (6/10/2025). Inisiatif ini menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam menjawab langsung berbagai keluhan warga, khususnya di tiga sektor penting: kesehatan, pendidikan, dan hukum.
Pos pengaduan tersebut akan beroperasi setiap hari kerja, dari pukul 07.00 hingga 16.00 WIB.
“Besok mulai buka. Senin sampai Jumat, dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore. Fokusnya hanya tiga masalah itu saja,” ujar Dedi usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Makodam III/Siliwangi, Bandung, Minggu (5/10), seperti dikutip dari Antara.
Fokus pada Kebutuhan Dasar Warga
Dedi menegaskan, pos pengaduan ini tidak akan melayani persoalan pribadi seperti utang-piutang, melainkan masalah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Satu, orang sakit yang butuh bantuan biaya, termasuk BPJS, ongkos berobat, atau obat yang tidak ditanggung. Kedua, soal anak sekolah, jangan sampai tidak sekolah hanya karena seragam. Ketiga, layanan hukum. Untuk yang ini pengacara sudah stand by,” jelasnya.
Menurut Dedi, langkah ini bertujuan mempercepat respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir langsung dalam kehidupan warganya, bukan sekadar lewat kebijakan di atas kertas.
Terinspirasi dari Pengalaman Pribadi
Ide pembentukan pos pengaduan publik di Gedung Sate, kata Dedi, berawal dari pengalamannya membuka pos serupa di kediaman pribadinya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.
“Pos pengaduan itu menggunakan dana operasional dan dana pribadi saya. Dan ini terbukti membantu banyak warga yang menghadapi persoalan mendesak,” ujarnya.
Pos pribadi tersebut selama ini menjadi tempat warga meminta bantuan, mulai dari biaya pengobatan, kebutuhan sekolah anak, hingga pendampingan hukum. Melihat dampak positifnya, Dedi merasa sistem serupa perlu diterapkan secara resmi di tingkat provinsi agar manfaatnya bisa menjangkau lebih luas.
Ajak Kepala Daerah Lain Ikut Membuka Pos Aduan
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk meniru langkah tersebut dengan membuka pos pengaduan di rumah dinas masing-masing.
“Harapannya para bupati dan wali kota melakukan hal yang sama, sehingga rumah jabatan menjadi tempat masyarakat mengadu,” paparnya.
Ia menilai, rumah jabatan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal kepala daerah, tetapi juga menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
Langkah Dedi Mulyadi membuka pos pengaduan masyarakat di Gedung Sate ini menandai pendekatan baru dalam birokrasi pemerintahan yang lebih humanis dan responsif. Ia berharap, mekanisme tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mempercepat penyelesaian masalah sosial tanpa harus terhambat oleh proses administrasi yang berbelit.
