JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki agenda kunjungan ke Israel setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian di Mesir. Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya rumor yang menyebut Presiden Prabowo akan melakukan perjalanan ke Tel Aviv usai acara tersebut.
“Tidak benar,” tegas Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/10/2025), dikutip dari ANTARA. Ia menambahkan, Presiden Prabowo akan langsung kembali ke tanah air setelah menuntaskan rangkaian agenda resmi di Mesir.
“Sesuai dengan rencana awal, Presiden akan kembali ke tanah air setelah acara di Mesir selesai,” ujar Yvonne.
Sebelumnya, Times of Israel melaporkan bahwa Presiden Prabowo dikabarkan akan tiba di Israel pada Selasa (14/10/2025). Media tersebut menyebut kunjungan itu sebagai “kunjungan pertama seorang kepala negara dari Jakarta ke negara ini.”
Kabar serupa juga dimuat oleh media Rusia RIA Novosti, yang mengutip pernyataan penasihat kepala otoritas Israel, Dmitri Gendelman. Ia menyebut bahwa “persiapan awal sedang berlangsung untuk kedatangan presiden Indonesia di Israel besok.”
Namun, Kemlu RI memastikan bahwa laporan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan agenda resmi kepresidenan.
Sementara itu, Presiden Prabowo diketahui telah tiba di Bandar Udara Internasional Sharm El Sheikh, Mesir, pada Senin pagi. Kehadirannya di sana untuk mengikuti KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh, yang juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas turut dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.
Kunjungan Prabowo ke Mesir merupakan bagian dari upaya diplomasi Indonesia dalam mendukung perdamaian global, terutama di kawasan Timur Tengah yang tengah memanas. Pemerintah menegaskan, hingga kini Indonesia tetap konsisten tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, sesuai dengan amanat konstitusi dan sikap politik luar negeri bebas aktif.
