Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka terus dimatangkan. Satuan Tugas MBG kini tengah melakukan pembahasan mendalam terkait keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ketua Satgas MBG Majalengka, Aeron Randi, saat ditemui Senin (17/11/2025) menuturkan bahwa berbagai perangkat, strategi, hingga pemetaan permasalahan sedang dipersiapkan secara komprehensif.
Hal ini dilakukan untuk memastikan SPPG di Kabupaten Majalengka dapat bekerja lebih efektif dan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Kemarin dengan Pak Bupati kita juga sudah bertemu dengan Wakil BJR. Banyak hal yang kami bicarakan. Saya bersama Bu Intan selaku Koordinator SPPG melihat bahwa SPPG tidak bisa berjalan apa adanya. Potensinya luar biasa, dan arahan Pak Presiden jelas, daerah harus mengawal penuh,” ujarnya.
Aeron menyampaikan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Majalengka yang mengalami penurunan membuat pemerintah perlu memaksimalkan potensi SPPG sebagai instrumen penguatan program MBG. Bupati Majalengka, kata Aeron, telah mendorong penuh agar SPPG dapat dikapitalisasi untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan dan stunting.
“Pak Bupati meminta agar SPPG ini bisa kita dorong maksimal. Dengan segala permasalahan yang ada, kami rencananya minggu depan akan mengumpulkan seluruh SPPG, para koordinator, dan Satgas untuk menyatukan persepsi. Kita ingin ada satu data dan satu jaringan yang bisa diakses semua pihak,” jelasnya.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketersediaan bahan baku, terutama telur. Selama ini Majalengka bergantung pada pasokan dari Madiun dan Blitar, namun suplai dari daerah tersebut kini mulai dihentikan.
“Stok bahan pokok harus kita pikirkan. Misalnya telur, selama ini kita bergantung dari luar daerah, dan kini suplai dihentikan. Jadi kemarin saya sampaikan ke Pak Bupati, kenapa tidak kita bikin kampung produksi? Nanti SPPG bisa membeli langsung dari masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Terkait standar higienis dan kelayakan produksi yang menjadi kewajiban SPPG, Aeron menyebut hal itu akan dibahas secara menyeluruh dalam pertemuan mendatang. Ia menilai pendekatan komunal lebih efektif dibanding menyelesaikan persoalan secara parsial.
“Kita ingin memberi kemudahan, bukan menambah kesulitan. Kalau kita hanya bicara soal sertifikat dan persyaratan lain sementara mereka dikejar kebutuhan harian untuk peserta didik, itu tidak adil. Maka semuanya akan kita bahas bersama dalam satu forum besar,” tegasnya.
Saat ditanya kapan konsolidasi besar itu akan digelar, Aeron menyebut pihaknya tengah mencari waktu yang pas agar seluruh unsur SPPG dapat hadir. “Kita lagi bicara soal waktunya. Yang pasti segera,” tutupnya.
