SUMEDANG, TINTAHIJAU.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang menegaskan komitmennya mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Target ambisius pun dipasang: cakupan 100 persen penerima manfaat pada Februari 2026.
Penegasan itu disampaikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (16/12/2025).
Dony menyatakan MBG menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Saat ini, kata dia, program tersebut telah menjangkau sekitar 220 ribu penerima manfaat atau 61 persen dari total sasaran 365 ribu orang.
“Ketika Program MBG ini tuntas, dampaknya sangat besar. Masalah kesehatan masyarakat bisa ditangani, dan pada saat yang sama ekonomi daerah ikut bergerak,” ujar Dony.
Untuk mengejar target 100 persen, Pemkab Sumedang mengusulkan penambahan dapur MBG. Saat ini terdapat 114 dapur yang melayani distribusi makanan bergizi, dan jumlahnya terus didorong seiring peningkatan penerima manfaat.
Di samping kuantitas, aspek kualitas pangan turut menjadi perhatian. Dari 86 dapur yang wajib memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), sebanyak 47 dapur telah mengantongi sertifikat tersebut. Sisanya dalam proses pengawalan oleh tim kesehatan daerah.
“Percepatan SLHS menjadi prioritas agar makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan sesuai standar gizi,” kata Dony.
Ia juga menekankan pentingnya menggandeng sektor pertanian dan peternakan lokal sebagai sumber bahan pangan MBG. Menurutnya, strategi tersebut memastikan manfaat ekonomi mengalir langsung ke masyarakat desa.
“Kami ingin rantai pasoknya jelas dan terukur. Karena itu kami mendorong pembentukan Satgas MBG Daerah untuk menyusun roadmap pasokan, dari kebutuhan dapur hingga ketersediaan bahan pangan lokal,” ucapnya.
Dony menilai pendekatan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat agar program MBG tidak hanya berfokus pada konsumsi, tetapi menjadi penggerak ekonomi rakyat.
Untuk menjaga akuntabilitas publik, Pemkab Sumedang juga mengembangkan dashboard MBG yang dapat dipantau masyarakat. Setiap dapur melaporkan menu harian, nilai gizi, hingga dokumentasi makanan yang disajikan.
“Transparansi ini penting agar kualitas menu, ketepatan waktu distribusi, dan keamanan pangan bisa diawasi bersama oleh masyarakat,” pungkasnya.
