“Pokoknya hukum harus ditegakkanlah kalau negara ini mau baik. Ke atas itu, hukum harus memberi kepastian, ke bawah harus memberi perlindungan. Itu saja sebenarnya,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya upaya penghilangan dan pengrusakan dokumen yang menjadi bukti dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan kantor Kementerian Pertanian.
Dalam penggeledahan tersebut, KPK menemukan sejumlah dokumen, uang tunai senilai puluhan miliar rupiah, serta 12 pucuk senjata api. KPK juga menemukan dokumen yang diduga akan dimusnahkan saat menggeledah kantor Kementerian Pertanian.
Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian telah diselidiki oleh KPK sejak awal tahun 2023. Beberapa pejabat dan pegawai Kementerian Pertanian, termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, telah dimintai keterangan dalam penyelidikan ini.
Pada Juni 2023, KPK meningkatkan status perkara ini menjadi penyidikan dan menetapkan beberapa tersangka, meskipun identitas mereka belum diumumkan secara resmi. Penyidikan ini berhubungan dengan penempatan pegawai dalam jabatan dan merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.
KPK mengaitkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini terus menjadi sorotan publik karena implikasi seriusnya terhadap integritas dan penegakan hukum di Indonesia.
