“Yang paling sering ditanyakan itu izin usaha sama izin bongkar. Kalau di jembatan timbang anehnya truk besar tidak pernah masuk, tapi truk kecil selalu masuk dan pasti saja dipermasalahkan,” ucapnya.
Sama dengan oknum PJR, oknum Dishub pun meminta uang damai Rp 100-200 ribu. Jika tidak dituruti maka sopir diancam KIR akan ditilang.
“Paling sering itu di Jomin, Dawuan, Bekasi Barat, Bekasi Timur dan Bogor. Pokoknya paling rawan itu daerah Bekasi. Saya berharap pungli seperti ini ke depan gak ada lagi,” ujar Kasyanto.
Sementara itu Kang Dedi Mulyadi menegaskan, ke depan tidak boleh lagi ada oknum yang melakukan pungli terhadap sopir. Sebab penghasilan mereka yang pas-pasan bisa habis di jalan.
Ia sendiri pernah memergoki aksi oknum seperti yang diceritakan oleh sopir truk tersebut. Meski pernah dibubarkan namun nyatanya aksi pungli masih terjadi dan menyengsarakan para sopir.
“Tolong pada aparat terkait atau Dishub Jabar segera diambil tindakan terhadap jajarannya agar tidak ada lagi yang seperti ini, malu nama baik Jawa Barat. Saya minta mau itu oknum dari kabupaten/kota, provinsi atau pusat tidak boleh ada lagi (pungli). Bikin malu,” ujar tokoh Politik asal Kabupaten Subang itu.