BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara terkait laporan terhadap dirinya ke Bareskrim Polri oleh seorang wali murid asal Bekasi, Adhel Setiawan. Laporan tersebut menuduh Dedi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak melalui program pengiriman siswa ke barak militer.
Melalui unggahan video di akun Instagram resminya @dedimulyadi71 pada Sabtu (7/6/2025), Dedi merespons dengan tenang dan menyerukan sikap tidak reaktif terhadap kritik maupun upaya hukum yang diarahkan kepadanya.
“Saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya — baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, enggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja,” ucap Dedi dalam video tersebut.
Dedi menyatakan bahwa seluruh kebijakan yang ia ambil, termasuk program pembinaan di barak militer, dilandasi oleh niat untuk mencintai dan membentuk karakter generasi muda Jawa Barat.
“Saya meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, industri, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan dan seluruh profesi lainnya,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Kamis (5/6/2025), Adhel Setiawan melaporkan Dedi ke Bareskrim Polri. Ia menilai program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer mengandung unsur kegiatan militer yang dilarang melibatkan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak.
“Ini kan sudah bau-bau militer dan melibatkan anak-anak. Itu pidana. Ancaman hukumannya lima tahun,” tegas Adhel dalam keterangannya di Bareskrim.
Adhel juga menuduh Dedi menjalankan pemerintahan berdasarkan kekuasaan pribadi, bukan hukum yang berlaku. “Kami anggap Dedi Mulyadi melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semau-mau dia saja,” ujarnya.
Dalam laporannya, Adhel menyertakan berbagai bukti, mulai dari kronologi, pemberitaan media, hingga video yang merekam aktivitas anak-anak di barak militer tersebut. Laporan ini juga merupakan lanjutan dari aduan sebelumnya yang telah disampaikan ke Komnas HAM.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai perkembangan laporan tersebut. Namun, Dedi Mulyadi menyatakan akan menghadapi seluruh proses dengan tenang dan tetap fokus pada tugasnya sebagai pemimpin daerah.
Kasus ini terus menjadi sorotan publik, dengan berbagai pandangan muncul baik dari kalangan pemerhati anak maupun tokoh masyarakat. Program pembinaan siswa di barak militer menuai pro dan kontra yang mempertanyakan batas antara pembinaan disiplin dan pelanggaran hak anak.
