Duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Demokrat: Pengkhianatan Semangat Perubahan

SUBANG, TINTAHIJAUcom – Partai Demokrat menyatakan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama dengan Partai NasDem dan PKB di Pilpres 2024 secara sepihak. Kerja sama dibangun untuk mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar.

Sekjen Demokrat Teuku Rifky menyebut informasi itu berasal dari juru bicara Anies, Sudirman Said.

“Kemarin 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar,” ucap Rifky dalam siaran tertulis yang diterima TINTAHIJAU.com Kamis (31/8/2023).

Rifky  mengungkap Partai NasDem secara sepihak mengusung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. PD menyebut langkah itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap spirit perubahan.

“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” tegasnya

Riefky mengatakan pihaknya menerima informasi dari Sudirman Said, yang mewakili Bacapres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin. Persetujuan ini disebut dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh.

“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli),” ujar Riefky.

Atas peristiwa itu, Riefky mengatakan PD bakal menggelar rapat Majelis Tinggi PD. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam AD/ART partai berlambang bintang mercy itu.

“Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” ujar Riefky.