JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan menuai sorotan dari berbagai kalangan. Meski diklaim mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sejumlah pihak menilai efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut penerapan WFH berpotensi menekan penggunaan BBM hingga sekitar 20 persen. Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi sederhana terkait pengurangan mobilitas pekerja dalam satu hari kerja. Dikutip dari laman cna.id, Senin (23/3/2026).
Menurutnya, kebijakan ini akan diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan tersebut dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk dampak konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berimbas pada terganggunya distribusi minyak global.
Pemerintah berencana mulai memberlakukan kebijakan ini setelah libur Lebaran 2026 dengan skema satu hari kerja dari rumah setiap pekan. Namun, pembatasan hanya satu hari dilakukan untuk menjaga produktivitas kerja tetap optimal.
Di sisi lain, kritik muncul dari kalangan akademisi. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan tersebut belum tentu efektif dalam menekan konsumsi BBM.
Ia menilai, pekerja berpotensi memanfaatkan kebijakan WFH bukan untuk bekerja dari rumah, melainkan bekerja dari lokasi lain atau bahkan bepergian. Fenomena ini, menurutnya, justru dapat memicu peningkatan mobilitas yang berlawanan dengan tujuan penghematan energi.
Selain itu, Fahmy menilai tidak ada faktor pendorong kuat seperti pada masa pandemi COVID-19 yang membuat kebijakan WFH berjalan efektif. Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua sektor pekerjaan dapat dijalankan secara jarak jauh, terutama sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja.
Lebih lanjut, kebijakan ini juga dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi lanjutan. Sektor transportasi, termasuk ojek online, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bergantung pada aktivitas pekerja kantoran berisiko mengalami penurunan pendapatan.
Fahmy pun meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara potensi penghematan subsidi BBM dengan dampak ekonomi yang mungkin timbul di sektor lain.
“Jangan sampai penghematan di satu sisi justru menimbulkan beban bagi sektor lain,” ujarnya.
