JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Jumat (14/3/2024). Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang/jasa serta pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menanggapi langkah hukum tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
“Ya kita serahkan saja ke proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up-nya kita serahkan kepada proses hukum,” ujar Nezar pada Jumat (14/3/2024).
Meski demikian, Nezar mengaku tidak mengetahui secara rinci perkara yang tengah diusut oleh Kejari Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa dirinya belum menjabat sebagai Wamenkomdigi saat proyek tersebut berlangsung.
“Oh enggak (tahu), itu dari tahun 2020 ke 2024,” jelasnya, seperti dikutip dari Antara.
Nezar pun meminta awak media untuk langsung menanyakan lebih lanjut mengenai perkara ini kepada pihak penyidik Kejari Jakarta Pusat.
Penggeledahan di Beberapa Lokasi
Kepala Kejari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penggeledahan di kantor Komdigi yang berlokasi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.
“Benar, penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hari ini melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, salah satunya di Kominfo atau Komdigi,” ujar Safrianto.
Selain di kantor Komdigi, penggeledahan juga dilakukan di beberapa tempat lainnya seperti di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, hingga Tangerang Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, Kejari Jakarta Pusat berhasil menemukan dan menyita sejumlah barang bukti.
Barang Bukti yang Diamankan
Dalam proses penyelidikan, Kejari Jakarta Pusat telah menyita beberapa barang bukti yang mencakup dokumen-dokumen terkait, uang tunai, kendaraan mobil, tanah dan bangunan, serta barang bukti elektronik dan lainnya.
Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara ini menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya proyek tersebut dalam sektor komunikasi dan digital. Proses hukum masih terus berjalan, dan masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini.
