KPK Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Penjara Khusus Koruptor

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat melakukan konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (24/11/2023). KPK sependapat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berniat membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengungkapkan bahwa dirinya sependapat dengan gagasan tersebut.

Johanis bahkan menekankan bahwa pemerintah tidak perlu menyediakan makanan bagi para koruptor yang ditahan di penjara tersebut. Sebagai gantinya, mereka cukup diberikan alat pertanian agar dapat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.

“Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka,” ujar Johanis dalam keterangannya pada Selasa (18/3/2025). “Cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri,” tambahnya.

Selain itu, Johanis juga menyoroti perlunya pengetatan hukuman bagi para koruptor. Ia mengusulkan agar hukuman minimal bagi pelaku korupsi ditingkatkan menjadi 10 tahun hingga hukuman seumur hidup. Menurutnya, langkah ini akan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah praktik korupsi di masa depan.

“Harapan saya, dengan begitu, orang akan punya rasa takut untuk melakukan korupsi,” tegas Johanis, seperti dikutip dari Tribunnews.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan niatnya untuk membangun penjara khusus bagi para koruptor. Rencana ini diungkapkan dalam kunjungannya ke Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).

“Saya nanti juga akan sisihkan dana untuk bikin penjara yang sangat kokoh, di tempat terpencil,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penjara tersebut akan dibangun di lokasi yang sulit dijangkau sehingga para koruptor tidak dapat melarikan diri atau melanggar aturan. “Mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama ikan hiu,” tuturnya.

Rencana ini menuai berbagai respons dari masyarakat, termasuk dukungan dari KPK yang melihatnya sebagai langkah positif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari TINTAHIJAU.COM, Klik Disini dan Klik ini