JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait pembagian kuota haji khusus Indonesia tahun 2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
“Ya, benar,” ujar Asep Guntur singkat saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (19/6/2025), seperti dikutip dari Antara.
Meski telah membenarkan adanya penyelidikan, Asep belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait detail kasus maupun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Kasus ini mulai mencuat setelah KPK menerima sejumlah laporan dari masyarakat pada tahun 2024 lalu. Laporan-laporan tersebut menyoroti dugaan penyimpangan dalam distribusi kuota haji di masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Sebelumnya, pada pertengahan 2024, KPK mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah menelaah lima laporan yang masuk terkait dugaan penyalahgunaan kuota haji. Laporan tersebut berasal dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menduga adanya kejanggalan dalam proses alokasi kuota haji khusus.
Beberapa di antaranya adalah laporan dari Front Pemuda Antikorupsi (FPAK) yang menyebut adanya indikasi pelanggaran dalam penyaluran kuota. Selain itu, Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu juga melaporkan hal serupa. Laporan lainnya datang dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (Amalan Rakyat), yang mendesak KPK untuk mengusut dugaan permainan kuota tersebut secara transparan.
Hingga kini, KPK belum mengumumkan perkembangan lebih lanjut mengenai proses penyelidikan maupun hasil dari penelaahan awal laporan-laporan tersebut. Namun demikian, penyelidikan ini menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya tata kelola yang bersih dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menyangkut kepentingan umat secara luas.
KPK memastikan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
