JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Rencana Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam membina siswa di Sekolah Rakyat menuai kritik dari pengamat pendidikan. Pendekatan militeristik dinilai tidak efektif untuk membangun kesadaran dan mendisiplinkan anak-anak.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa keterlibatan institusi militer dalam Sekolah Rakyat sebenarnya sudah berlangsung sejak setahun lalu. Namun, evaluasi selama satu tahun terakhir menunjukkan hasil yang kurang efektif.
“Selama setahun ini membuktikan bahwa pendisiplinan yang menggunakan pendekatan militeristik, kemudian hukuman, itu sangat tidak efektif dalam rangka penyadaran anak-anak yang ada di Sekolah Rakyat,” ujar Ubaid pada Senin (6/7/2026).
Oleh karena itu, Ubaid meminta pemerintah untuk tidak memaksakan pelibatan taruna Akmil dalam sistem pengajaran di Sekolah Rakyat. Menurutnya, masih banyak metode pendisiplinan lain yang lebih ramah anak dan bisa diterapkan oleh para tenaga pendidik.
Dorong Penerapan Disiplin Positif dan Dialogis
Sebagai solusi alternatif, Ubaid mendorong pemerintah dan pengelola Sekolah Rakyat untuk menerapkan metode disiplin positif. Dalam konsep ini, proses pendisiplinan sama sekali tidak melibatkan hukuman (punishment) ataupun penghakiman (justifikasi).
“Didialogkan kenapa mereka sampai melakukan perbuatan itu. Anak-anak diajak berpikir mengenai akibat dari suatu perbuatan. Jadi proses berpikir, proses mendalami masalah itu bagian dari proses pendidikan,” jelas Ubaid.
Ia menambahkan, pendekatan dialogis ini jauh lebih efektif karena mengajarkan anak-anak menggunakan nalar. Hal ini kontras dengan pendekatan militer yang cenderung kaku.
“Berbeda dengan institusi militer yang sering kali pendisiplinan itu dimaknai dengan penegakan aturan dan jika melakukan pelanggaran itu harus dihukum. Tetapi murid-murid tidak diajak untuk berpikir kenapa melakukan ini boleh, kenapa melakukan perbuatan ini tidak boleh,” tambahnya.
Kemensos Bantah Adanya Latihan Fisik Militer
Sebelumnya, Kementerian Sosial telah memberikan klarifikasi terkait polemik ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelibatan taruna Akmil murni bertujuan untuk membentuk kemandirian dan karakter siswa, mengingat kedua institusi tersebut sama-sama menerapkan sistem pendidikan berasrama (boarding school).
“Harapan kami, taruna-taruna Akmil itu bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa Sekolah Rakyat… Bagaimana bangun pagi, membersihkan tempat tidur, membersihkan peralatan yang mereka punya. Bagaimana memakai sepatu, memakai seragam, bukan hal lain,” kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan bahwa program ini merupakan inisiatif Kemensos yang mengajukan bantuan kepada TNI untuk mengirimkan sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II. Para taruna tersebut rencananya akan diterjunkan langsung untuk mengawal siswa di 178 titik asrama Sekolah Rakyat pada 3-8 Agustus 2026.
Kemensos juga menjamin tidak akan ada muatan latihan fisik militer dalam agenda tersebut, guna meredam kekhawatiran publik yang sempat mencuat pasca-insiden pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih beberapa waktu lalu. “Tidak ada, di sana (Sekolah Rakyat) tidak ada. Tentu tidak secara khusus untuk itu,” pungkas Mensos.
Sumber: KOMPAS
