JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Pengadaan puluhan ribu motor listrik di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan pada masa kepemimpinan eks Kepala BGN, Dadan Hindayana, dipastikan tetap berjalan meski kini menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi yang tengah diusut Kejaksaan Agung.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan proyek tersebut tetap direalisasikan karena pembayaran kepada penyedia telah dilakukan sejak awal.
“Setelah dicek, per 7 April masih dalam tahap perakitan dan pengadaan ini sudah dibayar oleh pejabat lama,” ujar Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Meski demikian, pemanfaatan motor listrik tersebut akan disesuaikan dengan kebijakan Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang. Pemerintah juga membuka kemungkinan pengalihan penggunaan motor apabila dinilai lebih bermanfaat bagi kebutuhan program pemerintah.
Menurut Dudung, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pemanfaatan motor listrik oleh pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema cicilan.
Pengadaan motor listrik ini sebelumnya menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun. Proyek tersebut merupakan bagian dari kasus dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat Dadan Hindayana bersama dua mantan pejabat BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Selain motor listrik, penyidik juga menemukan dugaan mark up dalam pengadaan sepatu, tablet, dan televisi berukuran 75 inci. Namun, karena proses pembayaran motor listrik telah dilakukan dan unit-unitnya masih dalam tahap produksi, pemerintah memastikan proyek tersebut untuk sementara tetap dilanjutkan sambil menunggu keputusan lebih lanjut terkait pemanfaatannya.
Sumber: KOMPAS
