JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memulai pemecatan massal di sejumlah kementerian dan lembaga pada Kamis (13/2), yang menjadi bagian dari upaya untuk membersihkan birokrasi, seperti yang telah dijanjikan oleh Presiden Donald Trump. Langkah ini juga merupakan implementasi kebijakan yang diusung oleh Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk.
Menurut laporan kantor berita Reuters, dalam 48 jam terakhir, sejumlah aparatur sipil negara yang berada dalam masa percobaan (probation) menerima surat pemecatan. Sebagian besar dari mereka yang diberhentikan masih berada dalam status probation, dan pemecatan ini disebut terkait dengan kinerja serta kecocokan kemampuan dengan kebutuhan instansi masing-masing.
Surat pemecatan yang dikirimkan ke 45 orang yang menjalani masa percobaan di salah satu badan federal AS menyebutkan bahwa karyawan tersebut dianggap tidak memenuhi standar yang dibutuhkan. “Badan ini menemukan bahwa Anda tidak layak untuk terus bekerja karena kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Anda tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, dan kinerja Anda belum memadai untuk membenarkan pekerjaan lebih lanjut dengan Badan ini,” bunyi surat tersebut.
Beberapa badan dan kementerian yang sudah melakukan pemecatan karyawan antara lain adalah Kementerian Pendidikan, Badan Usaha Kecil, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Badan Layanan Umum, hingga kantor Manajemen Personalia. Bahkan di Kementerian Pendidikan, surat pemecatan menyebutkan bahwa pekerjaan para pegawai yang diberhentikan dianggap tidak menguntungkan bagi kepentingan publik.
Di kantor Manajemen Personalia, seluruh staf yang sedang dalam masa percobaan diberitahukan pemecatan melalui panggilan kelompok. Mereka diminta untuk meninggalkan kantor paling lambat Kamis (13/2) pukul 15.00 waktu setempat.
Hingga saat ini, pemerintah AS belum mengumumkan jumlah pasti pegawai yang terkena dampak pemecatan dalam gelombang pertama ini. Namun, langkah ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Trump, yang bertekad untuk memangkas ukuran pemerintahan federal yang dianggapnya terlalu besar dan tidak efisien.
CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, yang kini menjabat sebagai Kepala DOGE, menyatakan bahwa pemecatan ini sejalan dengan kebijakan baru pemerintah yang menginginkan proses rekrutmen di birokrasi lebih selektif. “Pemerintahan Trump mendorong lembaga-lembaga untuk menggunakan masa percobaan sebagaimana yang dimaksudkan: sebagai kelanjutan dari proses lamaran pekerjaan, bukan hak untuk pekerjaan tetap,” kata juru bicara DOGE.
Dengan langkah ini, pemerintah AS ingin menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan zaman, meskipun langkah pemecatan massal ini memunculkan berbagai reaksi dan tantangan di kalangan publik.
