JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Saifullah Yusuf membebastugaskan dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial setelah ditemukan potensi maladministrasi dalam proses pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat tahun 2025.
Dua pejabat yang dinonaktifkan sementara tersebut yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
Langkah itu diambil setelah tim khusus melakukan klarifikasi terkait proses pengadaan kebutuhan Sekolah Rakyat. Dari hasil penelusuran awal, ditemukan adanya potensi maladministrasi dalam pengadaan perlengkapan sekolah tersebut.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan penonaktifan sementara dilakukan guna mempermudah proses pemeriksaan lebih lanjut sekaligus memastikan tata kelola pengadaan berjalan sesuai aturan.
Selain membebastugaskan dua pejabat tersebut, Menteri Sosial juga menugaskan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial untuk melanjutkan penelusuran, evaluasi, serta investigasi terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya perlengkapan Sekolah Rakyat.
Kementerian Sosial menegaskan proses investigasi akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam penggunaan anggaran maupun pelaksanaan pengadaan kebutuhan program pendidikan tersebut.
