JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat meluruskan kesalahpahaman bahwa El Nino sama dengan musim kemarau. Pemahaman keliru ini dinilai berisiko memicu salah antisipasi dalam menghadapi dampak kekeringan.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa musim kemarau adalah siklus tahunan rutin di Indonesia akibat angin monsun. Sebaliknya, El Nino merupakan fenomena iklim global periodik akibat naiknya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah dan timur. Pada tahun 2026 ini, El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen.
“Fenomena El Nino merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujar Faisal dalam rapat koordinasi di Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dampak Penguatan dan Durasi Fenomena
Alasan kedua fenomena ini sering disamakan karena dampak kemiripan efeknya, yaitu memicu kondisi kering. Namun, hubungan sebenarnya adalah saling memperkuat. Jika El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau, maka kekeringan yang dihasilkan akan menjadi jauh lebih ekstrem.
“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelas Faisal.
Meskipun BMKG memprediksi El Nino 2026 akan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan, hal itu tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau tanpa henti setahun penuh. Dinamika cuaca lokal tetap berjalan karena Indonesia memiliki 699 Zona Musim (ZOM) yang beragam.
Puncak dampak El Nino 2026 diperkirakan berpusat pada Juli hingga Oktober 2026, bertepatan dengan puncak kemarau di wilayah selatan khatulistiwa seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat tetap waspada serta aktif berkoordinasi dengan UPT BMKG setempat guna menyusun strategi mitigasi yang tepat sasaran.
