BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Kebutuhan akan sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau di kawasan Bandung Raya kembali mengemuka, seiring rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) yang mencakup wilayah Kota Cimahi. Kehadiran moda transportasi massal ini diharapkan mampu menjadi alternatif nyata untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi, Anton, mengungkapkan bahwa hingga kini penentuan tarif BRT masih diformulasikan berdasarkan jarak tempuh di masing-masing koridor. Menurutnya, setiap rute memiliki panjang lintasan dan karakter berbeda, sehingga besaran tarif berpotensi tidak seragam.
“Kalau bicara tarif, itu tergantung jarak tempuh karena setiap koridor BRT berbeda. Jadi kemungkinan tarifnya juga tidak sama,” ujar Anton seperti yang dilansir dari laman Jabar Ekspres dikutip Jum’at (06/2/2026).
Meski demikian, Anton memastikan bahwa tarif BRT dirancang lebih ramah bagi masyarakat dibandingkan moda transportasi lain. Hal tersebut dimungkinkan karena biaya operasional BRT mendapatkan dukungan subsidi pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah kabupaten/kota yang terdampak.
“Tarifnya jauh lebih murah karena operasionalnya dibantu pemerintah lewat PSO. Jadi untuk masyarakat, ongkosnya memang dirancang lebih terjangkau,” katanya.
Selain soal tarif, Anton juga menekankan adanya perubahan signifikan dalam sistem pembayaran. Layanan BRT nantinya tidak lagi melayani transaksi tunai, melainkan sepenuhnya menggunakan metode non-tunai berbasis digital.
“Untuk BRT ini sudah tidak ada pembayaran tunai. Semuanya cashless, menggunakan QR dan QRIS tap,” jelasnya.
Penerapan pembayaran non-tunai ini dinilai sejalan dengan agenda digitalisasi layanan publik, sekaligus mendorong transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan transportasi massal.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang, menilai kehadiran BRT sebagai langkah strategis dalam menjawab persoalan transportasi di wilayah perkotaan yang selama ini masih didominasi kendaraan pribadi.
“Kami menyambut baik rencana ini karena wilayah aglomerasi seperti Bandung Raya memang membutuhkan sarana transportasi massal,” ujar Endang.
Ia menyoroti bahwa dominasi kendaraan pribadi tidak hanya memperparah kemacetan, tetapi juga berdampak pada kualitas lingkungan serta efektivitas pergerakan masyarakat. Karena itu, pengembangan transportasi massal dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Endang menambahkan, tantangan lain yang dihadapi saat ini adalah kualitas layanan angkutan umum yang belum sepenuhnya optimal. Dengan hadirnya BRT, ia berharap tercipta sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan dapat diandalkan.
“Dengan adanya BRT di koridor utama, kami berharap bisa menjadi penghubung antarwilayah di Bandung Raya, sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” tuturnya.
Jika dapat beroperasi secara efektif, Endang meyakini BRT tidak hanya akan berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.
Sumber: JabarEkspres.com
