BOGOR, TINTAHIJAU.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan. Sebanyak 720 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Provinsi Jawa Barat hasil penerimaan tahun 2024 resmi diangkat dan diambil sumpah/janji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tengah lapangan sepak bola Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, Senin (15/6/2026).
Pelantikan yang jauh dari gedung pemerintahan dan pusat kota itu sengaja dipilih untuk menegaskan kembali jati diri ASN sebagai pelayan masyarakat yang harus hadir hingga pelosok desa, bukan sekadar bekerja di balik meja dan berkutat dengan administrasi.
Pengangkatan ratusan ASN tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor KEP.259-KPG.02-PPIK-2026 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
Dalam arahannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Jawa Barat bukan hanya Gedung Sate dan kawasan perkotaan. ASN harus memahami karakter, potensi, dan persoalan daerah hingga ke wilayah terpencil.
“Kenapa saya ngajak di sini? Pertama pemahaman tentang Jabar jangan hanya seputar Gedung Sate karena Jabar itu luas. Yang kedua agar mengerti tentang potensi dan tata letak wilayah Jabar,” ucapnya.
Menurut Dedi, kawasan Sukawangi memiliki nilai historis dan potensi alam yang besar untuk dikembangkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berkomitmen membangun konektivitas wilayah guna membuka akses ekonomi masyarakat.
“Pemerintah akan berupaya membangun jalan yang bagus untuk menghubungkan kawasan ini, Bogor terhubung dengan Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat hingga Cianjur. Jika jalannya sudah dibangun dengan baik, dengan landscape alamnya sangat luar biasa untuk wisata, maka perekonomian masyarakat akan membaik,” ujarnya.
Namun di balik rencana pembangunan tersebut, Dedi mengingatkan masyarakat agar tidak menjual lahan kepada pihak luar. Ia menilai pembangunan harus tetap menjaga keseimbangan alam dan memberi manfaat langsung kepada warga setempat.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyampaikan kritik terhadap pola birokrasi yang terlalu administratif. Ia meminta ASN hadir langsung di tengah masyarakat dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan rakyat.
Menurutnya, tidak boleh lagi ditemukan sekolah dan puskesmas yang rusak di pedesaan, sementara negara terus memungut pajak dari masyarakat. Pajak yang dibayar rakyat, kata dia, harus kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak.
“Nah ini yang harus menjadi kesadaran kolektif. Maka kita memasuki birokrat era baru yaitu birokrat bekerja cepat,” tegas KDM.
Semangat melayani masyarakat itu langsung diwujudkan usai pelantikan. Sebanyak 720 ASN yang dilantik dibagi ke dalam 39 kelompok, masing-masing beranggotakan 20 orang, untuk menjadi wali asuh warga kurang mampu di Desa Sukawangi.
Mereka menggalang sumbangan secara sukarela yang kemudian digunakan untuk membantu renovasi rumah tidak layak huni milik warga. Program tersebut mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Jawa Barat
Salah satu penerima manfaat adalah pasangan Obar dan Ela yang mendapat bantuan renovasi rumah sebesar Rp20 juta. Bantuan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki rumah panggung mereka dan membangun kamar mandi.
Kebahagiaan pasangan tersebut bertambah setelah Dedi Mulyadi memberikan tambahan bantuan sebesar Rp15 juta untuk pembelian sapi sebagai modal ekonomi keluarga.
“Alhamdulillah berkah untuk ASN yang dilantik hari ini, juga terimakasih rejeki tak terduga dari Pak Gubernur KDM. Uangnya untuk membangun kamar mandi dan beli sapi,” ujar Bu Ela.
Pelantikan ASN di lapangan desa terpencil itu menjadi simbol pesan kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa birokrasi ke depan tidak hanya dituntut bekerja cepat, tetapi juga harus dekat dengan rakyat dan hadir menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.
