SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita didampingi Wakil Bupati Agus Masykur Rosyadi melaksanakan rotasi, mutasi, dan promosi pejabat di lingkungan Pemkab Subang, Jumat (26/09/2025).
Ada yang berbeda dari prosesi kali ini: pelantikan 162 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional tersebut digelar bukan di gedung megah, melainkan di ruas jalan rusak Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati.
Pilihan lokasi itu bukan tanpa alasan. Kang Rey, sapaan akrab Bupati Subang, ingin memberikan pesan simbolis. Jalupang adalah cermin problem klasik Subang—jalan rusak, persoalan sampah, hingga sarana pendidikan yang masih perlu perhatian serius.
“Tadinya saya mau ke TPA Jalupang, tapi saya pilih di Jalupang agar bisa melihat faktual. Sampah, infrastruktur jalan, dan sarana pendidikan masih harus dirumuskan. Ini PR kita bersama,” ujar Kang Rey.
Dalam kesempatan itu, Kang Rey juga memaparkan visinya terkait pengelolaan sampah. Ia menegaskan, targetnya pada 2026 sampah di Kabupaten Subang dapat ditangani langsung di tingkat desa, sehingga tidak membebani TPA Jalupang.
“Ke depan, tahun 2026, sampah bisa selesai di desa masing-masing sehingga tidak terlalu membebani TPA Jalupang,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Bupati merumuskan lima langkah strategis:
- Pengelolaan TPA Jalupang dengan konsep sanitary landfill, agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Pengadaan kontainer sampah, guna mempermudah pengumpulan dan distribusi sampah dari TPS ke TPA.
- Pembangunan TPS 3R secara bertahap di seluruh kecamatan, sehingga pengolahan sampah bisa dilakukan lebih dekat dengan sumbernya.
- Pengadaan armada pengangkut sampah baru, guna mengatasi keterbatasan kendaraan yang selama ini menjadi hambatan utama.
- Pelatihan dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, karena keberhasilan program tidak bisa lepas dari partisipasi warga.
Kang Rey menegaskan bahwa masalah sampah tidak bisa hanya ditangani dengan menambah armada atau membangun TPS baru. Butuh strategi terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
“Ini pekerjaan bersama. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan infrastruktur, masyarakat ikut menjaga kesadaran lingkungan. Kalau ini berjalan beriringan, Subang bisa bebas dari darurat sampah,” pungkasnya.
