Jakarta, TINTAHIJAU.COM — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyampaikan apresiasi terhadap langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan program Satu Hektar untuk Bertani Bangkit (STARBAK).
Program ini dinilai memberikan solusi konkret untuk membangun ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan, khususnya di kalangan buruh tani.
“Program STARBAK ini menunjukkan bahwa pendekatan gotong royong dan pemberdayaan buruh tani bisa menjadi jalan keluar konkret dari berbagai masalah struktural di sektor pertanian,” ujar Ateng dalam keterangannya, Selasa (17/6).
Diluncurkan pada 2023, program STARBAK kini telah berkembang hingga mencakup 251 desa di seluruh wilayah Sumedang.
Program ini menyasar buruh tani miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan skema pengelolaan satu hektar lahan untuk sepuluh buruh tani yang sebelumnya tidak memiliki lahan sendiri.
Potensi pendapatan yang bisa diraih peserta STARBAK mencapai Rp3,8 juta per bulan—sebuah peningkatan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.
Tak hanya melibatkan pemerintah, program ini juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk 2.510 mahasiswa dari 111 perguruan tinggi yang melaksanakan KKN Tematik Gotong Royong Membangun Desa.
Mereka didampingi oleh petugas penyuluh lapangan (PPL), Babinsa Kodim 0610, serta Babinkamtibmas dari Polres Sumedang.
Namun demikian, Ateng yang juga anggota Komisi II DPR RI mengingatkan pentingnya pengelolaan jangka panjang.
Ia menyebut sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti keterbatasan lahan, ketimpangan biaya produksi dengan pendapatan, serta akses pasar yang belum optimal.
“Satu hektare untuk sepuluh orang memang bermanfaat sebagai langkah awal, tetapi dalam jangka panjang harus ada ekspansi agar dampaknya lebih terasa,” ujarnya.
Ateng juga menyoroti peran Koperasi Merah Putih sebagai offtaker utama hasil pertanian STARBAK.
Koperasi ini dinilai krusial dalam menyerap hasil panen, namun masih menghadapi tantangan dari sisi kapasitas manajerial, infrastruktur seperti gudang dan cold storage, serta kompetisi dengan tengkulak.
“Program seperti STARBAK dan koperasi sebagai offtaker-nya harus didukung kebijakan nasional. Kami dorong alokasi anggaran untuk penguatan petani dan koperasi, termasuk pelatihan, akses modal, serta pembangunan infrastruktur pertanian modern,” tutupnya.
