JAKARTA, TINTAHIJAU.COM – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu, Senin (04/05/2026), di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah dari wilayah pesisir utara Jawa sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), dalam rangka percepatan pembangunan dan perlindungan kawasan pesisir.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Dewan Pengarah BOPPJ, Agus Harimurti Yudhoyono, membuka langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan penanganan pesisir Pantura menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya seluruh pemangku kepentingan duduk bersama.
“Ini pertama kalinya kita hadirkan seluruh stakeholder yang terdampak langsung agar Pantura Jawa segera kita perkuat agar selamat dan semakin berdaya,” ujarnya.
Ia menjelaskan sejumlah tantangan utama di kawasan Pantura, di antaranya penurunan muka tanah 1–20 cm per tahun, meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, krisis air, hingga potensi kerugian ekonomi mengingat kawasan ini menyumbang sekitar 27 persen PDB nasional.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen melakukan penanganan terpadu, tidak hanya melalui pembangunan tanggul laut (giant sea wall), tetapi juga integrasi wilayah sesuai arah pembangunan nasional yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran Kang Rey dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Subang dalam mencari solusi penanganan rob, khususnya di wilayah pesisir utara yang terdampak cukup signifikan.Ia menyambut baik langkah pemerintah pusat melalui BOPPJ yang dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah.
Selain pembangunan infrastruktur, penataan pesisir juga akan mengedepankan pendekatan alami, salah satunya melalui konservasi mangrove.
Sebelumnya, pada Sabtu (02/05/2026), Kang Rey telah meninjau langsung kondisi hutan mangrove di Kecamatan Legonkulon menyusul laporan masyarakat terkait dugaan perusakan kawasan tersebut.
“Di sini harus dijaga alam dan lingkungannya, jangan sampai ada alih fungsi lahan,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat nasional, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala BRIN, para kepala daerah, serta undangan lainnya.
