SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, dr. Encep Sugiana, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memberikan dukungan nyata kepada sekolah-sekolah swasta dan siswa dari keluarga kurang mampu.
Hal ini diwujudkan melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) serta pemberian beasiswa bagi anak-anak dari kalangan masyarakat miskin ekstrem.
Menurut Encep, program BPMU yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir terbukti membantu sekolah swasta – mulai dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) – dalam memenuhi kebutuhan biaya operasional. Program ini melengkapi bantuan dari pemerintah pusat yang dikenal dengan nama Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Di Jawa Barat, untuk sekolah swasta ada yang namanya BPMU. Program ini sudah lama berjalan dan setiap tahun kami evaluasi. Pada 2025, program ini kembali dibahas dalam perubahan APBD. Alhamdulillah masih bisa dianggarkan, dan harapan kami pada 2026 nanti anggarannya tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan,” kata Encep saat ditemui di Bandung.
Ia menjelaskan, dukungan pemerintah provinsi tidak hanya ditujukan untuk menjaga keberlangsungan operasional sekolah swasta, tetapi juga untuk memastikan tidak ada anak Jawa Barat yang putus sekolah hanya karena alasan biaya. DPRD Jabar mendorong agar beasiswa diberikan kepada siswa dari keluarga miskin, termasuk masyarakat miskin ekstrem, yang sedang menempuh pendidikan menengah atau akan melanjutkan ke SMA, SMK, maupun Aliyah.
“Bantuan ini bisa mencakup biaya seragam, buku, alat tulis, bahan ajar, hingga kebutuhan lain dalam proses belajar. Intinya, anak-anak tidak boleh terhambat sekolahnya hanya karena faktor biaya. Pemerintah daerah harus hadir untuk menutup kekurangan tersebut,” ujarnya.
Encep menambahkan, bantuan ini juga penting untuk membantu sekolah-sekolah swasta yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah, sekolah dapat terus memberikan layanan pendidikan yang baik tanpa khawatir terganggu biaya operasional.
Namun, ia mengakui masih ada tantangan besar, yaitu keterbatasan anggaran provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Jabar mendorong adanya pendataan yang akurat dan kolaborasi lintas instansi, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta kementerian terkait.
“Pendataan yang tepat sangat penting untuk mengetahui program-program pemerintah pusat maupun daerah yang sudah berjalan. Kalau ternyata sudah ada bantuan dari pusat yang mencukupi, Pemprov tinggal menyisir masyarakat miskin ekstrem yang belum terjangkau. Dengan begitu, bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelas Encep.
Ia menegaskan, sinergi antarinstansi diperlukan agar setiap anak Jawa Barat memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. “Kami ingin ada kerja sama nyata antara sektor pendidikan dan sektor sosial. Tujuannya jelas: jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak sekolah karena masalah biaya. Pemerintah harus memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” katanya.
DPRD Jawa Barat berharap, melalui keberlanjutan program BPMU dan beasiswa bagi siswa miskin, Pemprov Jabar dapat memperluas jangkauan penerima manfaat pada 2026, sekaligus memperkuat komitmen dalam menangani persoalan pendidikan dan kemiskinan ekstrem secara terpadu.
