BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat tengah menggodok wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk jenjang SMA dan SMK negeri. Rencana reaktivasi ini masuk dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang saat ini sedang bergulir.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menegaskan bahwa usulan reaktivasi SPP ini bukan semata-mata ditujukan untuk menambah pemasukan pihak sekolah. Langkah ini diproyeksikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara menyeluruh di wilayah Jawa Barat.
“Kalau misalkan reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran dan ilmu yang lebih baik. Karena dengan reaktivasi itu, akan ada peluang anggaran untuk meng-upgrade kompetensi guru, dan proses itu membutuhkan dana,” ujar Yomanius saat memberikan keterangan pada Rabu (15/7/2026).
Menurut Yomanius, pemenuhan kebutuhan anggaran operasional sekolah tidak boleh hanya terpaku pada kegiatan belajar mengajar (KBM) reguler di dalam kelas. Dukungan dana tambahan dinilai krusial untuk membenahi sarana dan prasarana yang rusak atau tertinggal, serta memfasilitasi pengembangan potensi nonakademik siswa.
Ia menambahkan, keterbatasan dana kerap menjadi kendala bagi sekolah dalam mengirimkan peserta didik untuk berkompetisi di berbagai ajang prestasi. Melalui skema pendanaan SPP yang memadai, pihak sekolah diharapkan memiliki fleksibilitas anggaran guna mendukung siswa mengekspresikan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun perlombaan bergengsi seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).
“Sehingga anak bisa mengekspresikan kemampuannya berlomba di jenjang tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, yang anggarannya berasal dari sana. Banyak hal yang bisa terbantu oleh reaktivasi ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yomanius menyoroti tantangan makro yang dihadapi dunia pendidikan nasional saat ini. Mengacu pada data pembanding, ia menyebut kualitas lulusan SMA di Indonesia saat ini dinilai masih setara dengan lulusan SMP di Filipina. Ketimpangan ini berdampak langsung pada daya saing lulusan dalam menembus perguruan tinggi papan atas, baik di skala nasional maupun global.
“Kita masih memiliki kesulitan untuk bersaing menembus perguruan tinggi tingkat dunia. Jangankan tingkat dunia, untuk perguruan tinggi ternama tingkat nasional saja kita sering kali kalah bersaing,” ungkapnya.
Dengan adanya suntikan dana dari reaktivasi SPP, daya saing lulusan sekolah menengah di Jawa Barat diharapkan meningkat tajam sebagai modal utama mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
Kendati demikian, pihak legislatif memastikan wacana ini belum menjadi keputusan final. Regulasi tersebut masih dalam tahap penyelarasan materi di dalam rancangan perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan. DPRD Jabar menargetkan pembahasan regulasi ini dapat diselesaikan secepatnya tanpa mengabaikan asas kehati-hatian.
“Ya, ini sedang dalam proses penyusunan dan revisi Perda. Tentu harus lebih cepat lebih baik, tetapi kita tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan aspek-aspek yang sifatnya prinsipil,” pungkas Yomanius
