CIREBON, TINTAHIJAU.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan pendekatan baru dalam pembinaan masyarakat dengan memaksimalkan pendidikan karakter di barak militer. Tidak hanya ditujukan untuk pelajar yang bermasalah, program ini juga akan menyasar orang dewasa yang kerap membuat keributan di lingkungan serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menunjukkan etos kerja yang baik. Usulan ini disampaikan Dedi usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Cirebon pada Rabu (7/5/2025).
Dalam pernyataannya, Dedi menyoroti perilaku buruk sebagian masyarakat dewasa yang dianggap memberi contoh negatif bagi generasi muda. Ia menegaskan bahwa perhatian selama ini terlalu terfokus pada remaja, padahal banyak orang dewasa yang justru menjadi sumber masalah, seperti suka mabuk, malas bekerja, dan abai terhadap tanggung jawab keluarga. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan hukuman penjara. Harus ada pendekatan baru untuk membina dan mengubah perilaku mereka,” ujarnya.
Dedi juga menyinggung persoalan sosial yang lebih luas, termasuk pria dewasa yang gemar memperbanyak keturunan namun tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak mereka. Menurutnya, tindakan kriminal kecil seperti mencuri ayam dapat menjadi pintu masuk menuju kejahatan yang lebih serius jika tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, pembinaan di barak militer dinilai bisa menjadi solusi dalam membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab sosial.
Tak hanya masyarakat umum, Dedi juga menyasar ASN yang tidak menunjukkan dedikasi kerja. Ia menilai bahwa aparatur pemerintah yang tidak menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh juga perlu mendapatkan pendidikan ulang terkait tanggung jawab profesinya. “ASN yang malas juga perlu disekolahkan lagi, bukan sekadar dikritik,” katanya menegaskan.
Selain itu, Dedi menyoroti pentingnya program Keluarga Berencana (KB) sebagai bagian dari pengendalian jumlah penduduk. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan mempersempit ruang hidup, termasuk ruang bermain anak. Ia menekankan bahwa program KB tidak harus melalui tindakan medis, tetapi lebih pada kesadaran dan tanggung jawab keluarga. “Jangan hanya bisa menolak KB, tapi giliran butuh biaya persalinan cari gubernur atau bupati,” sindirnya. Dengan berbagai langkah tersebut, Dedi berharap kualitas hidup masyarakat Jawa Barat dapat meningkat secara menyeluruh.
