JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat menembus angka US$ 100 per barel akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Pemerintah memastikan belum ada rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kepastian ini didukung oleh kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diklaim masih memiliki daya tahan yang kuat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa postur APBN saat ini masih sangat aman, meskipun anggaran sebelumnya mengacu pada asumsi harga minyak sebesar US$ 70 per barel. Menurutnya, lonjakan harga yang baru terjadi beberapa hari belum dapat dijadikan alasan untuk merevisi anggaran.
“Kita masih aman, masih kuat. Ini kan naiknya baru beberapa hari, kita kan setahun penuh, asumsi 70. Baru berapa hari aja ini kan, belum cukup untuk ubah-ubah anggaran kita,” ujar Purbaya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026) dikutip dari laman detikcom.
Senada dengan pernyataan Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga memberikan jaminan serupa kepada masyarakat. Bahlil memastikan pemerintah akan tetap menahan harga BBM bersubsidi setidaknya hingga perayaan Lebaran mendatang.
“Saya dapat memastikan untuk menyangkut subsidi BBM sampai dengan hari raya insyaallah tidak ada kenaikan apa-apa. Jadi negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, tapi untuk subsidi tetap sama, tidak ada kenaikan harga, untuk minyak subsidi ya,” terang Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara panik (panic buying). Ia memastikan pasokan BBM nasional saat ini berada dalam kondisi aman dengan ketersediaan cadangan (storage) untuk 21 hingga 25 hari ke depan yang akan terus diperbarui setiap harinya.
“Saya menyarankan dan meminta tidak perlu ada panic buying karena memang stok BBM kita cukup… Industri kita jalan terus,” bebernya.
DPR Akan Panggil Pemerintah
Sementara itu, menanggapi situasi global saat ini, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan rencananya untuk segera melakukan pembicaraan dengan pihak pemerintah. Meski harga minyak dunia melonjak tajam, Misbakhun menilai pergerakan harga saat ini masih tergolong wajar.
“Kita nanti akan cek kepada pemerintah. Karena apa? Harganya masih dalam range yang sangat moderat,” ungkap Misbakhun kepada wartawan di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, pada hari yang sama.
Misbakhun menjelaskan bahwa fluktuasi harga minyak global berdampak langsung pada biaya konsumsi energi di dalam negeri, mengingat sebagian kebutuhan minyak nasional masih harus dipenuhi melalui jalur impor. Kendati demikian, kondisi tersebut seringkali menciptakan selisih harga antara minyak impor dan produksi domestik yang terkadang masih menghasilkan surplus, bergantung pada patokan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).
Politisi ini juga menambahkan bahwa pemerintah memiliki batas toleransi tertentu terhadap kenaikan harga minyak. Jika harga minyak global sudah melewati ambang batas toleransi tersebut, maka pemerintah perlu segera mengambil langkah kebijakan fiskal demi menjaga stabilitas anggaran negara.
“Pada tingkat tertentu tidak ditolerir, maka pemerintah akan pertama menambah subsidi, atau memilih kemudian membagi antara menaikkan harga BBM, atau kemudian di-absorb-nya, atau kemudian pemerintah memilih menambah di subsidi. Itu saja pilihan,” pungkasnya.