BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisinya sebagai pelopor pengembangan ekonomi syariah dan industri halal. Potensi raksasa yang dimiliki Jawa Barat diyakini mampu menembus tidak hanya kancah nasional, melainkan juga persaingan di tingkat global.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa besarnya potensi ekonomi syariah tersebut mutlak memerlukan kolaborasi lintas sektor. Ia menilai pemerintah tidak dapat menopang beban tersebut sendirian.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk meningkatkan perekonomian syariah atau industri halal di Jawa Barat tanpa dukungan semua pihak,” tegas Erwan dalam konferensi pers Hijabfest x Jabar Halal Fair 2026, pekan lalu seperti yang dikutip dari laman PRFMNews Rabu (11/3/2026).
Menurut Erwan, penguatan sinergi antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, UMKM, hingga kalangan akademisi merupakan kunci utama dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang tangguh di Jawa Barat.
Secara khusus, Wagub Jabar juga menyoroti peran sentral Kota Bandung dalam memajukan industri halal, terutama di sektor fesyen. Dengan julukannya sebagai Paris van Java, Kota Kembang dipandang memiliki pengaruh besar dalam membentuk dan memimpin tren fesyen halal tanah air. “Ini menjadi kekuatan bagi kita untuk mengembangkan industri fesyen halal yang lebih besar lagi,” tambahnya.
Capaian Jutaan Produk Halal dan Wajib Halal Pariwisata
Komitmen Pemprov Jabar dalam mendorong produk halal turut dibuktikan melalui data konkret. Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Jabar sukses menerbitkan sekitar 800 ribu sertifikat halal yang mencakup kurang lebih dua juta produk milik masyarakat.
Kinerja positif tersebut diteruskan ke tahun ini. Pada tahun 2026, pemerintah mematok target penambahan lebih dari 600 ribu sertifikat halal baru.
“Target tahun 2026 ini ada penambahan lebih dari 600 ribu sertifikat halal. Saat ini sudah sekitar 640 ribuan yang akan kita keluarkan tahun ini, dan prosesnya berjalan dengan baik,” jelas Erwan.
Lebih lanjut, percepatan sertifikasi halal kini juga difokuskan pada titik-titik pariwisata. Langkah ini tidak lagi bersifat imbauan, melainkan kewajiban bagi setiap daerah wisata di Jawa Barat untuk memastikan produk makanan dan layanan lainnya telah tersertifikasi halal. Kebijakan ini diambil demi memberikan rasa aman, nyaman, dan menghilangkan keraguan bagi wisatawan muslim yang datang berbelanja.
Di akhir pernyataannya, Erwan mengingatkan bahwa industri halal Jawa Barat harus mampu memenangkan kompetisi global, terutama melawan negara-negara dengan mayoritas penduduk non-muslim yang kini mulai mendominasi pasar halal dunia.
“Sekarang negara yang minoritas muslim seperti Korea, China, dan Jepang saja sudah menyediakan layanan halal. Kita jangan sampai kalah. Jawa Barat harus menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dan industri halal,” pungkasnya menutup acara.
