BANDUNG, TINTAHIJAU.com – Kepastian tunjangan hari raya (THR) bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih menjadi tanda tanya besar. Menanggapi keresahan tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyatakan komitmennya untuk mengawal pencairan hak para pegawai tersebut agar menemui titik terang.
Persoalan ini mencuat setelah gelombang aspirasi masyarakat membanjiri kanal media sosial pimpinan legislatif tersebut. Asep menegaskan pihaknya akan mendorong pemerintah kota untuk mencari solusi yang sesuai dengan koridor hukum.
“Banyak banget masuk ke Instagram saya terkait dengan THR PPPK paruh waktu. Untuk THR ini, terutama untuk PPPK paruh waktu di Kota Bandung, saya akan terus mendorong pemkot untuk segera melakukan langkah yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Asep Mulyadi pada seperti yang dikutip dari laman detikJabar, Rabu (11/3/2026).
Kendala Anggaran dan Kebijakan
Di sisi lain, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui adanya kendala finansial dalam menyediakan dana THR bagi 7.326 PPPK paruh waktu yang baru dilantik pada Oktober 2025 lalu. Farhan mengisyaratkan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta aturan kebijakan menjadi penghambat utama.
Hingga saat ini, pihak eksekutif masih harus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah pusat untuk mencari celah alokasi anggaran.
“Dan kami pun sangat menghargai kinerja para abdi negara, baik itu ASN, PPPK, PPPK paruh waktu. Dalam dua minggu ini akan terus memantau bagaimana kebutuban akan THR ini sangat penting, dan ini menjadi salah satu yang diharapkan jelang lebaran,” ungkap Farhan.
Meski mengaku sedang mengupayakan kesejahteraan pegawainya, Farhan belum berani memberikan jaminan pasti terkait ketersediaan dana tunjangan tersebut dalam waktu dekat.
“Khusus untuk PPPK paruh waktu, saya mohon maaf pisan belum bisa menjanjikan. Saya harus menghitung dulu koordinasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat, baru nanti kemudian akan konsultasi dengan DPRD,” bebernya. Ia menambahkan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memastikan kesejahteraan tetap terjaga meski dalam situasi sulit.
Efek Domino Ekonomi
Ketua DPRD yang akrab disapa Kang Asmul tersebut menekankan bahwa realisasi THR bukan sekadar memenuhi hak pegawai, melainkan juga instrumen penting untuk memacu daya beli masyarakat menjelang Idul Fitri 2026.
“Apalagi dengan THR ini biasanya bisa memutarkan roda perekonomian masyarakat. Insyaallah dalam waktu dekat ada kabar baik yah, mohon doanya saja,” pungkas politikus PKS tersebut.
Kini, ribuan pegawai PPPK paruh waktu di Kota Bandung hanya bisa menunggu hasil koordinasi antar-lembaga tersebut, sembari berharap ada “kabar baik” sebelum hari raya tiba.
