JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan akan mengirimkan 1.054 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana di Aceh mulai 3 Januari 2026. Para praja tersebut akan diterjunkan selama satu bulan untuk membantu pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di provinsi tersebut.
“Tanggal 3 Januari kami rencana mengirimkan dari IPDN sebanyak 1.054 personel. Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah yang paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ujar Tito dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Menurut Tito, Aceh dikategorikan sebagai wilayah terdampak paling berat karena jumlah desa yang tersapu banjir cukup besar, mencapai 22 desa. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri, Aceh menjadi provinsi dengan jumlah desa hanyut terbanyak dibanding daerah lain. Selain Aceh, desa yang tersapu banjir juga tercatat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Di Aceh ada 13 desa hilang atau tersapu. Di Sumatera Utara ada delapan, dan Sumatera Barat satu,” kata Tito.
Ia menjelaskan, penugasan Praja IPDN di wilayah bencana mencakup dua tugas utama. Pertama, membantu pemulihan dan pembersihan wilayah terdampak pascabencana banjir bandang dan longsor. Kedua, membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan desa yang sempat lumpuh akibat bencana.
“Ini sebulan mereka dan masuk dalam kurikulum, sebagai semacam Kuliah Kerja Nyata riil. Mereka berhadapan langsung dengan permasalahan di lapangan sambil membantu masyarakat,” ujar Tito.
Tito menegaskan, Kementerian Dalam Negeri memiliki kewajiban untuk membangkitkan kembali pemerintahan desa yang tidak beroperasi akibat bencana. Dari hasil pendataan, ditemukan bahwa sejumlah layanan pemerintahan di Aceh terdampak serius, termasuk layanan administrasi kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa dilaporkan tidak beroperasi sama sekali. Secara keseluruhan, terdapat 1.580 pemerintahan desa yang tidak berjalan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Totalnya 1.580 desa di tiga provinsi. Sebanyak 1.455 berada di Aceh, kemudian Sumatera Utara 93, dan Sumatera Barat 32. Yang paling banyak itu di Aceh Utara, lebih dari 800 desa, dan Aceh Tamiang,” kata Tito.
Pemerintah berharap keterlibatan Praja IPDN dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan di tingkat desa kembali berjalan normal, seiring upaya penanganan darurat dan rehabilitasi pascabencana yang terus dilakukan.
