JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa pasokan energi nasional tetap dalam kondisi stabil dan aman meskipun ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah berlangsung selama hampir dua bulan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bahlil melaporkan kondisi terkini ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah (crude oil) di tanah air.
“Alhamdulillah, dari semua aspek, ketersediaan BBM baik produk solar maupun bensin berada di atas standar minimum nasional. Meskipun konflik di Timur Tengah terkait Selat Hormuz masih berlangsung, kondisi kita relatif stabil,” ujar Bahlil kepada awak media seperti yang dilansir dari laman KOMPAS.tv.
Bahlil juga menambahkan bahwa stok minyak mentah untuk kebutuhan kilang minyak (refinery) berada pada level yang aman. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan kilang di dalam negeri guna memperkuat ketahanan energi serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasar global.
Meski kondisi BBM tergolong aman, Bahlil memberikan catatan khusus terkait sektor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena tingginya ketergantungan pada pasokan luar negeri.
Data kementerian menunjukkan bahwa konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Namun, kemampuan produksi dalam negeri hanya mampu menyuplai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton per tahun. Hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan impor sebesar 7 juta ton setiap tahunnya.
“LPG masih menjadi tantangan. Karena itu, kami sedang merumuskan langkah-langkah alternatif untuk melakukan substitusi impor LPG,” tegasnya.
Langkah antisipatif ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Selain mencari sumber energi alternatif, pemerintah juga berupaya meminimalisir dampak ketidakpastian global yang dapat mengganggu distribusi energi di dalam negeri.
Pemerintah berharap dengan adanya substitusi energi dan penguatan infrastruktur kilang, Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada impor di masa depan, sekaligus menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat luas.
