BANDA ACEH, TINTAHIJAU.com — Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Perpanjangan ketiga ini berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026.
Keputusan tersebut ditetapkan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. Penetapan disampaikan saat Mualem memimpin rapat secara virtual dari Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (8/1/2026).
“Saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” kata Mualem, dikutip dari Antara.
Menurut Mualem, perpanjangan status tersebut dilakukan setelah koordinasi dengan pemerintah pusat dan merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026 terkait perpanjangan status tanggap darurat di Aceh.
Ia menjelaskan, keputusan ini mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan serta sebaran warga terdampak yang masih cukup luas. Hingga kini, masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi dan distribusi logistik di kabupaten/kota terdampak, serta kebutuhan percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan.
“Perpanjangan ini penting untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta pemulihan akses masyarakat dapat berjalan cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong yang sulit diakses,” ujar Mualem.
Dalam arahannya, Gubernur Aceh mengajak seluruh elemen, mulai dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk terus bekerja bersama mempercepat proses pemulihan.
Ia menargetkan agar aktivitas pendidikan, pemukiman warga, fasilitas publik, serta perekonomian masyarakat dapat segera kembali normal. Mualem juga menginstruksikan percepatan pemulihan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan di wilayah terdampak, guna memulihkan konektivitas masyarakat.
“Saya instruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan segera dilaksanakan, sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal,” katanya.
Selain itu, Mualem meminta seluruh kepala daerah di Aceh segera menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026 dan akan menjadi dasar pemulihan serta pembangunan kembali Aceh yang lebih tangguh.
Menutup pernyataannya, Mualem menyampaikan empati kepada seluruh masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan pemerintah akan terus hadir dan bekerja selama proses pemulihan berlangsung.
“Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya,” ujar Mualem.
