BANDUNG, TINTAHIJAU.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam Rapat Paripurna DPRD KBB, Jumat (15/8/2025).
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD KBB itu dipimpin oleh Ketua DPRD KBB, H. Muhammad Mahdi, didampingi Wakil Ketua Dadan Supardan, Hj. Pipih Supriati, dan Asep Dedi. Turut hadir Wakil Bupati Asep Ismail, Sekda Ade Zakir, anggota DPRD, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Arahan Presiden Jadi Acuan
Jeje menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
“Efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur. Misalnya perjalanan dinas, kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, hingga seminar atau FGD,” tegas Jeje.
Anggaran hasil penghematan tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas, di antaranya kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, serta penyediaan cadangan pangan.
Tiga Fokus Utama P-APBD 2025
Dalam rancangan P-APBD 2025, Pemkab Bandung Barat menetapkan tiga fokus utama.
Pertama, meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali sumber baru baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer pusat. “Tujuannya agar kapasitas fiskal semakin kuat dan mandiri, sehingga mampu menopang pembangunan jangka panjang,” kata Jeje.
Kedua, memperbaiki kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan efektif, termasuk untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi serta pembangunan akses infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kecamatan.
Ketiga, memperkuat sisi pembiayaan daerah dengan pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2024 secara lebih terukur, sehingga pembangunan tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam neraca daerah.
Efisiensi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Jeje, efisiensi anggaran tidak sekadar menghemat belanja, tetapi juga mengoptimalkan setiap rupiah agar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Prinsipnya, setiap kebijakan efisiensi harus memberi manfaat lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat Bandung Barat,” ujarnya.
Dengan pengalihan dana ke sektor vital, Pemkab menargetkan peningkatan layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, ketersediaan pangan yang stabil, serta percepatan pembangunan infrastruktur sebagai penopang ekonomi daerah.
Partisipasi Publik Jadi Kunci
Pemkab Bandung Barat juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawal pelaksanaan P-APBD 2025. Transparansi dan pengawasan publik diharapkan mampu memastikan program berjalan tepat sasaran.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, Jeje optimistis Bandung Barat dapat memperkuat fondasi fiskal, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup warganya.
