JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyindir vonis ringan yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional) RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2025-2029 di kantor Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. “Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar (hukum), jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan,” ucap Prabowo, seperti dikutip dari tayangan Breaking News KompasTV.
Presiden Prabowo juga menyinggung persepsi masyarakat terhadap vonis ringan koruptor. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa presiden tidak memahami hukum. “Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum,” celetuknya.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti kemungkinan adanya fasilitas mewah di dalam penjara untuk koruptor. “Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, ngerampok ratusan triliun, vonisnya sekian tahun, nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV,” katanya.
Prabowo juga mendorong Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Jaksa Agung untuk mengajukan banding dan menuntut hukuman lebih berat bagi koruptor. “Vonisnya ya, 50 tahun begitu kira-kira,” ujar Prabowo.
Selain isu korupsi, dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo menyinggung perekonomian Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia menganut ekonomi Pancasila, di mana perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. “Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang, wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila,” jelasnya.
Prabowo menambahkan bahwa dalam ekonomi Pancasila, pemerintah tidak hanya berperan sebagai wasit tetapi juga sebagai pengayom rakyat dan pengelola ekonomi. “Ekonomi Pancasila itu penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan,” terangnya.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya perencanaan dalam pembangunan nasional. “Kita masih teguh, masih berpegang bahwa pembangunan harus direncanakan,” katanya. Menurutnya, meskipun rencana terbaik tidak selalu mencapai 100% hasil, perencanaan tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan negara.
Musrenbangnas kali ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia melalui prinsip ekonomi Pancasila.
