SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Saluran media sosial milik Bupati Subang Reynaldy berubah menjadi ruang pengaduan publik. Keluhan soal jalan rusak hingga tuntutan percepatan pembangunan infrastruktur mendominasi pesan warga, memaksa pemerintah daerah menjadikannya sebagai prioritas utama pembangunan.
Hal itu diungkapkan Reynaldy saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Aula Kecamatan Purwadadi, Selasa (24/2/2026). Ia menegaskan, perencanaan pembangunan tidak lagi bisa berjalan sepihak, melainkan harus partisipatif, transparan, dan melibatkan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, kehadiran media sosial telah mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan warga. Aspirasi kini mengalir tanpa sekat, mulai dari kolom komentar hingga pesan pribadi.
“Keran aspirasi masyarakat banyak masuk melalui media sosial, termasuk WhatsApp pribadi. Ini menjadi ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah,” kata Reynaldy.
Ia menyebut program “Lapor Kang Rey” sebagai kanal resmi untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan warga tanpa batas ruang dan waktu. Dari ribuan aduan yang masuk, persoalan infrastruktur, terutama jalan, menjadi yang paling dominan.
“Bukan tanpa sebab, jumlah terbesar aduan masyarakat adalah keinginan peningkatan prioritas infrastruktur di Kabupaten Subang,” tegasnya.
Reynaldy mengklaim, pada tahun pertama kepemimpinannya, pemerintah daerah telah menuntaskan pembangunan dan perbaikan sepanjang 92 kilometer jalan. Selain infrastruktur, sektor pendidikan dan layanan kesehatan juga masuk dalam target prioritas.
“Jalan harus selesai, sekolah harus layak, layanan kesehatan harus maksimal di puskesmas. Ini target yang tidak muluk-muluk dan harus dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP4D Subang Iwan Syahrul Anwar menegaskan Musrenbang tingkat kecamatan menjadi fondasi penyusunan rencana pembangunan 2027.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi dengan dokumen pembangunan nasional dan provinsi, termasuk Astacita Presiden dan Wakil Presiden serta agenda pembangunan Jawa Barat.
“Dokumen perencanaan daerah harus tersinkronisasi dengan pusat dan provinsi agar visi, program, dan target pembangunan berjalan selaras,” jelas Iwan.
Musrenbang tersebut dihadiri Ketua DPRD Subang, Sekretaris Daerah, unsur TP2D, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Subang, serta seluruh kepala desa di Kecamatan Purwadadi.
Forum ini menjadi panggung awal penentuan arah pembangunan, di tengah tekanan publik yang semakin vokal melalui media sosial—terutama soal jalan yang belum tuntas diperbaiki.
