JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perbaikan mendasar pada arah perekonomian Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah dapat sepenuhnya digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Trayektori Ekonomi Dinilai Tidak Tepat
Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti adanya paradoks dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selama tujuh tahun terakhir, ekonomi Indonesia memang tumbuh sekitar 35 persen. Namun, di sisi lain, persentase penduduk miskin dan rawan miskin justru naik 3,4 persen sepanjang periode 2017–2024. Pada periode yang sama, proporsi kelas menengah juga mengalami penurunan sebesar 4,7 persen.
“Saudara-saudara jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin, sistem perekonomian yang kita jalankan berada di dalam trayektori yang tidak tepat,” tegas Presiden Prabowo sepertiyang dilansir dari laman.
Presiden menambahkan bahwa ada perbedaan sistemik antara Indonesia dengan beberapa negara berkembang lainnya. Ia merujuk pada rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2024 yang hanya menyentuh 11 persen. Angka ini tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Meksiko (25 persen), Filipina (21 persen), India (20 persen), dan Kamboja (15 persen).
Jika arah perekonomian saat ini terus dipertahankan, Presiden memperingatkan bahwa pemenuhan kesejahteraan bangsa akan menghadapi kendala besar di masa depan. Padahal, kemakmuran berkaitan erat dengan kedaulatan agar Indonesia tidak menjadi bangsa yang gamang dalam menghadapi dinamika global.
Praktik Curang Pengusaha dan Tata Niaga Ekspor
Selain masalah struktural, Presiden Prabowo membeberkan adanya praktik penipuan yang dilakukan oleh oknum pengusaha. Modusnya meliputi ketidakjujuran dalam melaporkan profit atau penjualan aktual, hingga mendirikan perusahaan di luar negeri demi mendapatkan harga yang jauh di bawah nilai normal.
Presiden juga menyayangkan posisi Indonesia yang belum dominan dalam menentukan harga komoditas global, meskipun statusnya sebagai produsen utama.
“Kita menjadi produsen utama sejumlah komoditas, namun harga jual ekspor banyak ditentukan oleh pihak lain,” jelasnya seraya memberi contoh bagaimana harga kelapa sawit Indonesia saat ini justru masih didikte oleh negara lain.
Kembali ke Cetak Biru Pasal 33 UUD 1945
Sebagai solusi, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya implementasi nyata dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di dalam pasal tersebut, konstitusi telah mengamanatkan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan.
“Rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita, saudara-saudara. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional,” ujar Presiden.
Menurutnya, amanat yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam UUD 1945 sudah sangat jelas sehingga tidak perlu dicari-cari tafsiran lainnya.
“Ini adalah cetak biru (blueprint) ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang dari cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita,” pungkas Prabowo.
