BANDUNG, TINTAHIJAU.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengatur ulang waktu kerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar).
Kebijakan ini merupakan langkah adaptif untuk menyesuaikan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Dedi, pengaturan waktu kerja tersebut menjadi salah satu strategi efisiensi agar beban pengeluaran pemerintah daerah dapat ditekan.
“Pegawai akan kita atur waktu kerjanya, karena semakin banyak pegawai masuk, semakin tinggi beban biaya,” ujar Dedi Mulyadi usai menghadiri acara Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian di Makara Art Center Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Selasa (21/10/2025).
Selain pengaturan waktu kerja, Pemprov Jabar juga melakukan penyesuaian kultur birokrasi untuk menekan pengeluaran, antara lain dengan memangkas perjalanan dinas dan belanja rutin.
“Seluruh dana perjalanan dinas kita hanya sisakan 25 persen sampai 10 persen, termasuk listrik dan air,” ungkapnya.
Meski terjadi pemangkasan TKD, Dedi memastikan hal itu tidak akan memengaruhi kinerja pegawai maupun program pembangunan di Jawa Barat. Justru, ia menyebut anggaran pembangunan dinaikkan hingga 50 persen untuk menghadirkan lebih banyak fasilitas publik bagi masyarakat.
“Walaupun anggaran berkurang, kinerja pegawai tetap harus baik. Pembangunan juga tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Dedi menambahkan, sebagai kepala daerah yang juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, dirinya tetap menghormati keputusan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan tindakan dalam menghadapi situasi baru ini.
“Sebagai gubernur, kita harus menerima keputusan apa pun dari pemerintah pusat. Tapi menerima saja tidak cukup, kita juga harus mengubah diri, pola pikir, dan cara bertindak,” pungkasnya.
-ll
