BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan penerapan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan mengurangi efektivitas dan kinerja. Kebijakan tersebut tengah difinalisasi untuk rencana kerja tahun 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan skema WFH dirancang dalam pola hybrid working, yakni kombinasi bekerja dari rumah dan dari kantor. Uji coba telah dilakukan selama dua bulan, November hingga Desember 2025, dengan beberapa pola, termasuk satu hari WFH dan skema fifty-fifty.
Menurut Herman, selama uji coba pemerintah melakukan pemantauan terhadap produktivitas, kedisiplinan, dan capaian kinerja ASN. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penentuan skema WFH yang paling efektif untuk diterapkan secara permanen.
Ia menegaskan pelayanan publik tetap berjalan dengan sistem shifting agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu. Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan sistem digital guna menjaga koordinasi, pengawasan, dan kualitas layanan.
“Efisiensi boleh dilakukan, tetapi tanpa mengurangi efektivitas dan kinerja pemerintah daerah,” ujar Herman.
