SUBANG, TINTAHIJAU.COM- Wacana penerapan kembali pembelajaran daring bagi siswa mulai April 2026 dipastikan tidak akan diberlakukan. Pemerintah menegaskan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara tatap muka di sekolah.
Sebelumnya, opsi pembelajaran jarak jauh sempat mencuat sebagai bagian dari strategi efisiensi dan penghematan energi yang tengah dikaji pemerintah. Namun, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, kebijakan tersebut tidak menjadi prioritas.
Dikutip dari KOMPAS, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, pembelajaran tatap muka dinilai penting untuk menjaga kualitas pendidikan dan mencegah terjadinya learning loss di kalangan siswa.
“Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai terjadi learning loss. Oleh karena itu, pembelajaran tetap diutamakan secara luring,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya, Selasa (24/3/2026).
Ia juga menegaskan bahwa pembelajaran daring saat ini belum menjadi kebutuhan mendesak.
Pratikno mengungkapkan, pemerintah sempat membahas kemungkinan penerapan metode hybrid, yakni kombinasi antara pembelajaran luring dan daring.
Namun, opsi tersebut tidak diprioritaskan setelah mempertimbangkan kualitas pembelajaran siswa.
“Memang sempat ada diskusi terkait metode hybrid, tetapi saat ini belum menjadi urgensi,” jelasnya.
Pemerintah saat ini justru fokus mendorong berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, seperti revitalisasi sekolah, program Sekolah Rakyat, hingga pengembangan Sekolah Unggul Garuda.
Program tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, baik di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Selain pendidikan, pemerintah memastikan layanan kesehatan tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.
Dalam upaya efisiensi, pemerintah akan mengoptimalkan sejumlah langkah, seperti percepatan transformasi digital pemerintahan, pengurangan perjalanan dinas non-esensial, hingga penerapan sistem kerja fleksibel (FWA) secara terukur.
Langkah ini dinilai lebih efektif tanpa harus mengorbankan sektor pendidikan.
“Peningkatan kualitas SDM tetap menjadi prioritas utama. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal dengan cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.
