JAKARTA, TINTAHIJAU.COM – Potensi ekonomi pesantren di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 triliun per tahun. Besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola keuangan yang profesional sehingga peluang pengembangan usaha dan kemandirian pesantren masih sangat terbuka.
Berangkat dari kondisi tersebut, Pondok Pesantren Darunnajah menggelar Workshop Manajemen Ekonomi Pesantren di Aula Al-Ghazali, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini diikuti 157 pengelola pesantren dari berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari bendahara, direktur pendidikan, manajer unit usaha, hingga kepala sekolah.
Ketua Dewan Syariah Nasional MUI, K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D., yang menjadi keynote speaker, menegaskan bahwa pesantren harus mulai memperkuat kemandirian ekonomi dan tidak hanya mengandalkan infak maupun donasi.
“Indonesia memiliki sekitar 42 ribu pesantren dengan potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari aset wakaf, lahan produktif, hingga berbagai unit usaha. Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi itu dikelola secara profesional sehingga mampu menopang keberlangsungan pesantren,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec., memaparkan hasil riset yang menunjukkan bahwa pesantren yang menerapkan tata kelola modern, seperti pengelolaan wakaf produktif, bisnis agro, koperasi syariah, serta pencatatan keuangan yang tertib, mampu meningkatkan pendapatan lembaga secara signifikan.
“Praktik-praktik baik ini perlu direplikasi ke lebih banyak pesantren agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas,” katanya.
Workshop tersebut dihadiri peserta dari berbagai daerah, di antaranya Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Sulawesi Barat. Selain memperoleh materi mengenai manajemen keuangan, peserta juga berdiskusi mengenai tantangan pengembangan usaha pesantren di daerah masing-masing.
Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah, Assoc. Prof. Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si., mengakui masih terdapat kesenjangan akses terhadap layanan perbankan syariah dan kemitraan usaha, terutama bagi pesantren di luar Pulau Jawa.
“Transformasi ekonomi pesantren harus dirasakan seluruh pesantren, bukan hanya yang berada di kota besar. Karena itu kami berkomitmen memberikan pendampingan secara berkelanjutan agar perubahan tidak berhenti di ruang pelatihan,” ujarnya.
Di sisi lain, Rektor Universitas Darunnajah, Assoc. Prof. Dr. Much Hasan Darojat, mengatakan pihaknya terus mendorong modernisasi pendidikan pesantren dengan menghadirkan program studi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, seperti Bisnis Digital, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Sains Aktuaria.
“Kami ingin membuktikan bahwa pesantren mampu melahirkan generasi yang kuat dalam ilmu agama sekaligus memiliki kompetensi di bidang manajemen, teknologi, dan kewirausahaan,” katanya.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Sejumlah pengelola pesantren mengaku mendapatkan perspektif baru mengenai penyusunan laporan keuangan, analisis usaha, hingga strategi membangun unit bisnis yang berkelanjutan.
Melalui workshop ini, Darunnajah berharap semakin banyak pesantren yang mampu mengoptimalkan potensi ekonominya sehingga dapat menjadi lembaga pendidikan Islam yang mandiri, profesional, dan berdaya saing di tengah perkembangan ekonomi nasional.
