SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menghadiri Rapat Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Subang Tahun Anggaran 2025 yang dirangkaikan dengan pisah sambut Dewan Pengawas RSUD Subang di Hotel Laska Subang, Kamis (12/2/2026).
Direktur RSUD Subang, dr. H. Achmad Nasuhi, melaporkan bahwa rumah sakit daerah tersebut mampu memenuhi dua indikator kinerja utama, yakni kinerja keuangan dan pelayanan.
Dalam agenda tersebut juga diumumkan susunan Dewan Pengawas RSUD Subang masa bakti 2025–2030 sebagai berikut:
- Dede Sunarya, S.H., M.H. – Ketua merangkap anggota;
- H. Bambang Herdadi, S.H. – Anggota;
dr. Hj. Meity Damayangi – Anggota; - Dwi Agustinus Rostandi, S.Si., M.E. – Anggota;
- Fahadila Fahrurozi Remi, S.T., M.T. – Anggota;
dan H. Dede Ahmad Rodiman, S.K.M., M.M.Kes. – Sekretaris Dewan Pengawas.
Surat keputusan pengangkatan diserahkan langsung oleh Bupati Subang kepada jajaran Dewan Pengawas yang baru.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Kang Rey menegaskan RSUD Subang tidak boleh semata berorientasi pada profit, melainkan harus menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama.
“RSUD bukan lembaga mencari keuntungan, tetapi harus benar-benar melayani seluruh masyarakat Kabupaten Subang,” tegasnya.
Ia menyebut tingkat keterisian tempat tidur RSUD Subang masih tinggi, bahkan dalam sepekan terakhir mencapai lebih dari 80 persen, jauh di atas rumah sakit swasta yang berada di kisaran 43 persen.
Meski demikian, Kang Rey menilai RSUD seharusnya menjadi rujukan bagi pasien yang tidak tertangani di puskesmas. Karena itu, ia mendorong peningkatan peran puskesmas, termasuk menargetkan seluruh puskesmas di Kabupaten Subang memiliki layanan rawat inap sebelum akhir masa kepemimpinannya.
Menurutnya, persoalan kesehatan tidak cukup diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus diiringi pemenuhan sumber daya manusia tenaga medis.
Untuk itu, Pemkab Subang tengah menyiapkan skema beasiswa bagi calon dokter agar ketersediaan tenaga medis di puskesmas semakin memadai.
“Infrastruktur ada tapi SDM tidak ada, sama saja bohong. Karena itu kami siapkan langkah agar dokter mau ditempatkan di puskesmas,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Kang Rey kembali menegaskan bahwa pelayanan harus berada di atas kepentingan keuntungan. Ia memastikan tidak boleh ada warga yang ditolak mendapatkan layanan kesehatan, termasuk masyarakat yang status PBI-nya dihapus.
“RSUD memang harus sehat secara keuangan, tetapi yang paling utama adalah nyawa manusia. Tidak boleh ada masyarakat yang tidak mendapat pelayanan,” pungkasnya.
