Sampah di Kota Subang bukan lagi sekadar persoalan kebersihan, melainkan potret nyata lemahnya tata kelola. Sejak sejumlah TPS ditutup pada pertengahan 2022, beban pembuangan menumpuk di TPS Terminal dan TPS Pasar Inpres.
Dua titik ini dipaksa menampung limpahan sampah dari permukiman dan kompleks perumahan di Kecamatan Subang sebelum diangkut ke TPA Jalupang.
Alih-alih tertangani, sampah justru menumpuk lebih cepat dari kemampuan sistem untuk mengangkutnya. Warga dipaksa hidup berdampingan dengan bau busuk dan pemandangan kumuh yang seolah menjadi hal biasa.
Situasi berubah menjadi lebih parah setiap kali hujan turun. Jalan menuju TPA Jalupang yang masih berupa tanah merah berubah menjadi lumpur, membuat armada pengangkut tak mampu bergerak. Sampah tertahan di TPS, meluber ke jalan, dan menjadi sumber pencemaran. Ini bukan semata soal cuaca, melainkan bukti kegagalan menyediakan infrastruktur dasar.
Lebih memprihatinkan lagi, persoalan status lahan di akses menuju TPA Jalupang disebut belum sepenuhnya jelas, sehingga perbaikan jalan terhambat. Jika benar demikian, maka persoalan administratif telah berubah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Kondisi ini semakin menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah di Subang berjalan tanpa fondasi yang kuat. Armada pengangkut terbatas, akses jalan tidak memadai, dan perencanaan jangka panjang nyaris tak terlihat. Padahal, volume sampah terus bertambah seiring pertumbuhan kota. Tanpa langkah serius, TPS hanya akan menjadi tempat penumpukan sementara yang berubah menjadi sumber masalah permanen.
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, sejatinya telah membaca ancaman ini. Melalui proses open bidding, ia menunjuk Andri Mulya Priatna sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang. Penunjukan ini membawa harapan bahwa ada keseriusan untuk membenahi sektor yang selama ini terabaikan.
Reynaldy bahkan secara terbuka mengancam akan mengevaluasi, bahkan mengganti, pejabat yang tidak mampu bekerja dan menyelesaikan persoalan di OPD masing-masing. Pesan itu jelas: jabatan bukan tempat berlindung, melainkan tanggung jawab untuk menyelesaikan krisis.
Namun publik tidak membutuhkan janji atau peringatan. Publik membutuhkan hasil. Status lahan harus segera diselesaikan, akses jalan ke TPA Jalupang harus diperbaiki, armada harus ditambah, dan sistem pengelolaan harus dibenahi dari hulu ke hilir.
Sampah adalah persoalan harian yang langsung dirasakan warga. Jika pemerintah gagal mengatasinya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebersihan kota, tetapi juga kredibilitas kepemimpinan itu sendiri.
