SUBANG, TINTAHIJAU.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap hari Kamis di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Dedi Mulyadi menegaskan, kebijakan WFH tersebut berjalan efektif dan tidak menghambat kinerja pemerintahan. Menurutnya, indikator utama kinerja ASN bukan pada kehadiran fisik di kantor, melainkan pada hasil pembangunan yang dicapai.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ujar Dedi Mulyadi usai kegiatan silaturahmi bersama pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para kepala daerah guna memperkuat sinergi pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyoroti pentingnya efektivitas birokrasi, khususnya terkait komposisi jabatan di lingkungan pemerintahan. Ia menilai saat ini masih terlalu banyak jabatan struktural dibandingkan tenaga teknis.
“Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” katanya.
Ia menegaskan, ke depan pemerintah akan memperkuat peran sumber daya manusia di sektor teknis yang terlibat langsung dalam pelayanan publik.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai serta memaparkan sejumlah agenda strategis yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Di antaranya penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan kebijakan WFH ini, Pemda Provinsi Jawa Barat diharapkan tetap mampu menjaga kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
