Bandung, TINTAHIJAU.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian timeline kegiatan tahun 2026 melalui rapat manajerial di lingkungan sekretariat. Langkah ini diambil sebagai strategi mendukung percepatan transformasi tata kelola pemerintahan di tengah dinamika global.
Rapat yang berlangsung di aula KPU Jabar tersebut dipimpin Sekretaris KPU Jabar Eko Iswantoro dan dihadiri Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat, serta jajaran pejabat manajerial dan fungsional.
Dalam arahannya, Ahmad Nur Hidayat menegaskan bahwa penyesuaian timeline harus selaras dengan kebijakan nasional sekaligus responsif terhadap kebutuhan organisasi yang dinamis. Ia menyebut, fokus kegiatan tahun 2026 akan diarahkan pada agenda nasional serta penguatan dukungan terhadap KPU RI.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan akan lebih banyak didistribusikan ke 27 kabupaten/kota guna memastikan fungsi kesekretariatan berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
Ahmad juga mengingatkan pentingnya pengaturan distribusi kegiatan secara proporsional sepanjang tahun. Hal ini untuk menghindari penumpukan pekerjaan sekaligus memastikan proses pengawasan dan pelaporan berjalan efektif.
Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam implementasi timeline tersebut. Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan KPU diharapkan mampu beradaptasi dengan pola kerja fleksibel serta siap mendukung pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi maupun daerah.
Ia menambahkan, penerapan pola kerja Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) tetap harus mengedepankan kualitas kinerja. Fleksibilitas, kata dia, perlu diimbangi dengan akuntabilitas agar program tetap berjalan efektif.
“Kita harus memastikan timeline mampu mengakomodasi perubahan, namun tetap menjaga efektivitas dan capaian program,” ujarnya.
Melalui penyesuaian ini, KPU Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan yang modern, adaptif, dan profesional, sekaligus menjamin pelaksanaan program tahun 2026 berjalan tepat waktu dan efektif dalam mendukung agenda transformasi pemerintahan.
