BANDUNG, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka akses pendidikan bagi siswa kurang mampu agar bisa menempuh pendidikan di sekolah unggulan berbasis industri.
Langkah tersebut disiapkan untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri di Jawa Barat.
Program itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menghadiri Forum Industri Jawa Barat bertema Industri dalam Kerangka Pengembangan Industri Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan di Bale Gede Pakuan, Kamis (23/4/2026).
Dalam tahap awal, Pemprov Jabar menyiapkan beasiswa bagi 100 siswa dari keluarga tidak mampu. Jumlah penerima beasiswa itu ditargetkan meningkat hingga 800 siswa.
Menurut KDM, sekolah unggulan yang memiliki keterkaitan langsung dengan dunia industri akan membuka peluang besar bagi siswa untuk cepat terserap kerja setelah lulus. Bahkan, karier mereka berpotensi berkembang hingga menempati posisi strategis di perusahaan.
“Semangatnya adalah harus lahir kelas menengah baru dari Jawa Barat dari sekolah-sekolah industri unggulan. Selama ini jarang sekali masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa sekolah di situ,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan pendidikan vokasi dan sekolah berbasis industri menjadi salah satu kunci agar pertumbuhan investasi di Jawa Barat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Sementara itu, APINDO Jawa Barat menyambut positif kebijakan tersebut. Dunia usaha menilai peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan agar industri di Jawa Barat tetap kompetitif dan mampu berkembang.
Ketua DPP APINDO Jabar Ning Wahyu Astutik mengatakan sektor industri membutuhkan tenaga kerja terampil yang siap pakai dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.
“Beliau fokus untuk menciptakan SDM-SDM yang berkualifikasi dengan menciptakan sekolah gratis bagi anak-anak yang mampu secara akademik. Kemudian nantinya dibentuk menjadi satu talent untuk mendukung para pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja,” katanya.
Forum Industri Jawa Barat digelar sebagai ruang komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah serta pelaku usaha guna memperkuat daya saing industri, mempercepat investasi, dan menyiapkan tenaga kerja lokal yang mampu menjawab kebutuhan sektor manufaktur maupun industri modern di Jawa Barat.
