JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Langkah ini diambil guna mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara lulusan perguruan tinggi dengan lapangan kerja.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, meminta para rektor dan perguruan tinggi untuk memiliki “kerelaan” dalam memilah prodi yang perlu dihentikan operasionalnya. “Ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait prodi-prodi yang perlu kita pilih, pilah, dan kalau perlu ditutup,” ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026, Kamis (23/4).
Surplus Lulusan Keguruan Badri menyoroti fenomena oversupply atau kelebihan pasokan lulusan pada bidang tertentu, terutama kependidikan. Data kementerian menunjukkan bahwa prodi ilmu sosial mendominasi sebesar 60% dari total statistik pendidikan tinggi, dengan porsi terbesar pada prodi keguruan.
“Setiap tahun kita meluluskan 490 ribu sarjana keguruan, sementara kebutuhan hanya sekitar 20 ribu,” tegasnya.
Evaluasi Strategi Market Driven Kemdiktisaintek juga mengkritik pendekatan market driven strategy yang selama ini digunakan kampus, di mana prodi dibuka hanya berdasarkan tren pasar tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Badri memperingatkan bahwa jika pola ini berlanjut, Indonesia juga berisiko mengalami surplus dokter pada tahun 2028 menurut standar minimal Bank Dunia.
Pemerintah menekankan bahwa penyesuaian prodi sangat krusial agar bonus demografi dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Tanpa sinkronisasi dengan pertumbuhan ekonomi, lulusan perguruan tinggi dikhawatirkan tidak akan terserap secara optimal di dunia kerja.
